gratispoll
KaltimKukar

APBD Perubahan Kukar Diproyeksikan Tembus Rp11,6 Triliun

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani (Foto: Editorialkaltim/Fitra)

Editorialkaltim.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp11,6 triliun. Proyeksi ini disebut sebagai bentuk komitmen Pemkab bersama DPRD Kukar menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan program kesejahteraan masyarakat tetap berjalan.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyampaikan proyeksi tersebut usai rapat pembahasan Pra Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Samarinda, Selasa (9/9/2025). Ia menyebut, angka Rp11,6 triliun bukan sekadar target, melainkan hasil dari rasionalisasi anggaran yang matang dengan memperhitungkan efisiensi, pelunasan utang, hingga beban proyek strategis.

Baca  Komisi II DPRD Kukar Gelar RDP Tentang Masalah Lahan di Desa Kedang Ipil

“APBD Perubahan kita selesaikan secepatnya. Bulan September ini harus final, agar kepentingan masyarakat bisa terakomodir,” tegas Ahmad Yani.

Ia menjelaskan, alokasi anggaran ini juga menutupi beban utang Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada serta proyek strategis daerah yang rawan tertunda jika tak mendapat tambahan dukungan dana. Menurutnya, penyelesaian cepat dibutuhkan agar tidak mengganggu ritme pembangunan.

Yani menegaskan, keberhasilan APBD-P bukan diukur dari besarnya nominal, melainkan distribusi anggaran yang tepat waktu. Ia menyoroti hak-hak dasar masyarakat, seperti pembayaran beasiswa, tunjangan guru, tenaga medis, hingga kewajiban untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), yang wajib dipenuhi tanpa penundaan.

Baca  Pemberdayaan Pertanian di Muara Badak, Pemkab Kukar Salurkan Bantuan Pupuk dan Herbisida

DPRD Kukar juga memberi perhatian pada nelayan dan petani sebagai sektor vital. Yani menilai APBD-P harus benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan kelompok ini, bukan sekadar angka di atas kertas.

“DPRD konsen di hal ini supaya APBD Perubahan bisa merata. Kesejahteraan nyata di lapangan adalah ukuran utama kinerja anggaran,” ujarnya.

Meski sudah dipatok Rp11,6 triliun, Ahmad Yani mengakui proyeksi itu bisa berubah mengikuti realisasi transfer pusat dan dinamika keuangan daerah.

Baca  Bupati Kukar Ingin Kurangi Ketergantungan DBH, Fokus Dongkrak PAD

“Harapan kita angkanya konsisten di Rp11,6 triliun. Kita akan terus memantau secara ketat agar tidak ada celah yang memungkinkan pemborosan atau penundaan,” pungkasnya.(ftr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button