Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Apansyah, menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Kaltim dari BPK RI bukan berarti segalanya sudah selesai. Ia menekankan, WTP justru harus menjadi pijakan awal untuk perbaikan tata kelola keuangan yang lebih baik dan berkelanjutan.
“WTP bukanlah akhir, melainkan awal dari upaya perbaikan yang berkelanjutan,” kata Apansyah usai Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim, Jumat (23/5/2025).
Menurutnya, meski Pemprov Kaltim berhasil meraih opini tertinggi dari BPK, tetap ada sejumlah temuan dan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti. DPRD akan memanggil seluruh OPD guna memastikan rencana aksi perbaikan disusun dan dilaksanakan secara konkret.
“Ini bagian dari fungsi pengawasan kami. Kami tidak ingin rekomendasi BPK hanya menjadi formalitas. Harus ada tindak lanjut nyata dari tiap instansi,” tegasnya.
Apansyah juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai kunci utama mendorong pemerintahan yang lebih baik.
“Penghargaan itu penting, tapi lebih penting lagi adalah komitmen untuk memperbaiki kekurangan yang masih ada,” pungkasnya.(ndi/adv/adr)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
