Editorialkaltim.com — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Darlis Pattalongi, menekankan pentingnya partisipasi publik sebagai tolok ukur keberhasilan kebijakan pemerintah. Menurutnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi bisa berdampak negatif terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan.
Hal itu disampaikannya saat memberi paparan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-5 bertajuk Prioritas Kebijakan Publik yang digelar di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kota Samarinda. Acara tersebut dihadiri sejumlah pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan di Samarinda, Jumat (23/5/2025).
“Negara kita adalah negara demokrasi. Sudah menjadi konsensus nasional bahwa keberhasilan kebijakan publik sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi,” tegas Darlis.
Ia menyebut generasi muda sebagai agen perubahan sekaligus pegiat sosial. Karena itu, dibutuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya memahami dan mengawal kebijakan publik. Menurutnya, pemuda harus aktif dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut masa depan mereka.
“Penting bagi kita semua, khususnya para pemuda, untuk menyadari bahwa kebijakan publik bukan sekadar urusan pemerintah. Ini urusan kita bersama. Masa depan kita ditentukan oleh seberapa kuat kita berpartisipasi,” lanjutnya.
Darlis juga menyoroti rendahnya tingkat partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Samarinda sebelumnya, yang hanya mencapai sekitar 51 persen. Ia menilai angka tersebut masih jauh dari ideal. Standar partisipasi yang baik, menurutnya, seharusnya berada di atas 70 persen.
“Yang lebih mengkhawatirkan, dari 51 persen yang datang ke TPS, banyak yang ternyata tidak termotivasi oleh kesadaran ideologis, tapi karena faktor lain,” ucapnya.
Lewat kegiatan PDD, ia berharap kualitas partisipasi publik di masa mendatang bisa meningkat. Darlis menegaskan DPRD punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi melalui berbagai program sosialisasi dan edukasi politik.
“Kami diamanatkan undang-undang untuk menggelar kegiatan seperti ini. Harapannya, ke depan akan lebih banyak ruang dialog dan edukasi politik agar partisipasi masyarakat, terutama generasi muda, semakin berkualitas,” pungkasnya. (adr/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
