Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, memberikan arahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Samarinda Ilir tahun 2025 yang diselenggarakan di Kantor Kecamatan Samarinda Ilir, Selasa (4/2/2025). Acara ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Samarinda tahun 2026.
Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa kehadirannya dalam Musrenbang ini sangat penting sebagai bahan diskusi di DPRD. Ia juga mengajak semua pihak untuk melihat DPRD tidak dari perspektif partai politik, tetapi sebagai bagian dari pemerintahan yang bertugas memperjuangkan kepentingan masyarakat.
“Jangan pandang kami sebagai anggota DPRD dari partai politiknya. Pada masa ini, baju warna partai dilepaskan. Kota Samarinda sebagai ibu kota provinsi perlu mendapatkan perhatian lebih karena berbagai persoalan yang muncul juga disebabkan oleh keberadaan pemerintah provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, tidaklah aneh jika Pemerintah Provinsi Kaltim mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk Kota Samarinda, mengingat statusnya sebagai ibu kota provinsi.
Namun, ia juga menyoroti permasalahan klasik dalam penganggaran, yaitu ketidaksesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan dana. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, kota, dan pusat menjadi sangat penting, yang salah satunya dapat dicapai melalui komunikasi yang baik.
Selain itu ia juga membandingkan strategi penganggaran antara Kota Samarinda dan tingkat provinsi. Dengan APBD Kota Samarinda sekitar Rp5 triliun dan APBD Provinsi Kalimantan Timur mencapai Rp27 triliun, ia menilai bahwa anggaran provinsi harus didistribusikan secara merata.
Ia menegaskan bahwa proyek-proyek dengan kebutuhan anggaran besar sebaiknya diperjuangkan di tingkat provinsi atau pusat agar APBD kota tidak terbebani dan pelayanan dasar tetap berjalan optimal.
“Kelemahan kita dalam pembangunan selama ini adalah tidak menerapkan strategi yang tepat. Mudah-mudahan, melalui Musrenbang ini, kita bisa berjuang bersama dan meyakinkan pemerintah provinsi agar mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk Kota Samarinda,” katanya.
Ia juga melihat perubahan drastis dalam sistem perencanaan anggaran, di mana saat ini semua program yang dianggarkan harus masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Jika tidak tercatat dalam sistem tersebut, maka program tersebut tidak bisa dianggarkan.
“Saya memahami ada tantangan dalam mengikuti alur yang ada, tetapi kita harus bersabar. Perencanaan ini dijadikan dasar dalam proses penyelidikan anggaran, sehingga semuanya harus dilakukan sesuai prosedur,” tutupnya.(Adr)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
