Anggota DPR Sebut Penerimaan PPPK Jadi Beban Negara

Editorialkaltim.com – Dalam rapat pembahasan efisiensi anggaran yang diadakan oleh Komisi II DPR RI, perhatian khusus diarahkan kepada isu penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Anggota Komisi II dari Fraksi Golkar, Taufan Pawe, menegaskan bahwa penerimaan PPPK saat ini menjadi beban yang signifikan bagi keuangan negara.

Rapat yang berlangsung di gedung Parlemen di Jakarta ini melibatkan diskusi tentang anggaran yang telah dihemat dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Penerimaan PPPK ini betul-betul menjadi beban negara kita. Kita tidak bisa pungkiri,” ungkap Taufan belum lama ini.

Taufan menyoroti berbagai permasalahan yang muncul dalam penerimaan PPPK, termasuk pemalsuan dan manipulasi data pegawai serta masalah dalam proses seleksi yang terjadi di beberapa daerah.

“Artinya persoalan PPPK ini memang negara harus hadir tapi negara juga punya keterbatasan kemampuan,” ujarnya, menambahkan bahwa tidak semua daerah memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan kebijakan PPPK dengan efektif.

Menurut Taufan, perlu ada pemikiran lebih lanjut dari pihak BKN untuk mengatasi tantangan ini.

“Bapak kepala BKN, dibutuhkan pemikiran-pemikiran yang rasio, dan pemikiran-pemikiran yang visioner supaya permasalahan ini bisa dilihat secara kasuistis,” pungkasnya.

Dalam rapat tersebut, juga dicapai kesepakatan untuk memotong anggaran BKN sebesar Rp 195 miliar dari pagu anggaran tahun 2025 yang semula adalah Rp 798 miliar, menjadi Rp 603 miliar. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat efisiensi pengelolaan keuangan negara di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya