Anggota DPR RI Desak Pemerintah Tunda Naikkan Tarif Royalti Tambang

Editorialkaltim.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak pemerintah untuk menunda penerapan kebijakan kenaikan tarif royalti sektor mineral dan batu bara, khususnya untuk pertambangan nikel. Alasan yang diutarakan adalah tingginya biaya produksi yang sudah memberatkan para pelaku usaha.

Melansir Parlementaria, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/03/2024), Syafruddin menekankan bahwa banyak pelaku usaha di sektor pertambangan, terutama pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang merasa terbebani dengan biaya produksi yang melonjak.

“Kebijakan penyesuaian tarif royalti ini sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Mari kita amati dan evaluasi bersama kondisi di lapangan sebelum membuat keputusan yang mungkin akan semakin mempersulit pelaku usaha,” ujar Syafruddin.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah merevisi dua peraturan pemerintah, yakni PP Nomor 26 Tahun 2022 tentang jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan PP Nomor 15 Tahun 2022 mengenai perlakuan perpajakan di sektor pertambangan batu bara. Kenaikan tarif royalti adalah salah satu isu yang diusulkan dalam revisi tersebut.

“Memang benar harga komoditas seperti nikel telah membaik, namun tetap saja biaya produksi sangat tinggi. Ini harus menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah agar kebijakan ini tidak justru menambah beban bagi pelaku industri,” tegas politisi dari Fraksi PKB ini.

Syafruddin menambahkan bahwa Komisi XII DPR RI akan terus menyuarakan aspirasi ini dalam setiap forum resmi dengan mitra kerja, terutama Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan.

“Kami akan terus memantau dan memastikan ada evaluasi menyeluruh sebelum kebijakan ini diterapkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batu Bara, Tri Winarno, menegaskan bahwa kenaikan tarif royalti didasarkan pada kajian mendalam dan telah mempertimbangkan dampaknya terhadap keuangan perusahaan. Pemerintah juga mengajak pelaku usaha untuk aktif memberikan masukan agar kebijakan yang diambil dapat memberikan hasil yang optimal bagi semua pihak.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.