Kutim

Anggota Dewan Hasna Sebut Banyak Hak Perempuan Belum Terpenuhi

 Anggota DPRD Kutim, Hj. Hasna (Istimewa)

Editorialkaltim.com – Dalam upaya menegakkan hak-hak perempuan di Kutai Timur, Anggota DPRD Hasna menyoroti serangkaian isu yang menuntut perhatian dan aksi nyata. Di tengah perjuangan yang berkelanjutan, terdapat persoalan seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan dalam kesehatan dan pendidikan, serta tantangan dalam ketenagakerjaan yang masih membayangi kehidupan perempuan. Berdasarkan pengalamannya sebagai anggota dewan, Hasna menegaskan pentingnya tampil maksimal dalam mewujudkan kebijakan yang mendukung aspirasi perempuan, terutama dalam pembahasan dan pembuatan regulasi atau Raperda. Melalui keberaniannya berbicara dan beraksi, Hasna bertekad untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan perempuan di wilayahnya.

Baca  Rencana DPRD Samarinda untuk Regulasi Baru Rumah Kost dan Hotel Melati

Menjadi anggota dewan perempuan mengandung harapan besar serta tantangan yang tidak ringan. Hasna, anggota DPRD Kutai Timur dari Fraksi Golkar, memahami bahwa tanggung jawab ini bukan hanya sebatas wakil rakyat yang mendengarkan, tetapi juga sebagai pelopor perubahan yang aktif menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Kondisi saat ini di Kutai Timur, menurut Hasna, menuntut perhatian lebih pada isu-isu penting yang berdampak langsung pada kesejahteraan perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi masalah yang persisten, ditambah dengan masalah kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesempatan kerja yang masih belum terpenuhi secara adil antara pria dan wanita.

Baca  DPRD Kutim dan Pemkab Bahas Raperda Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Dalam wawancara terpisah, Hasna menyatakan, “Kita tidak bisa tinggal diam melihat ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Sebagai wakil rakyat, lebih lagi sebagai perempuan, saya merasa terpanggil untuk berada di garis depan memperjuangkan hak dan keadilan untuk semua perempuan di Kutai Timur.”

Langkah-langkah konkret yang diambil oleh Hasna dan rekan-rekan dewan perempuan lainnya mencakup peningkatan advokasi dan pembahasan aktif dalam rapat-rapat dewan, terutama yang berkaitan dengan pembuatan Raperda. Memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat tidak hanya bersifat gender-netral tetapi juga progresif dan mendukung pemberdayaan perempuan adalah bagian dari misi yang diembannya.

Baca  LPAI Kutim Gelar Peringatan HAN 2023, Kasmidi: Anak Kutim Harus Hebat

Menghadapi tantangan ini, Hasna mengakui bahwa dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat, menjadi sangat penting. Integrasi usaha pemerintah daerah dan masyarakat sipil diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih efektif dan berkelanjutan bagi perempuan di Kutai Timur. (lin/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button