Editorialkaltim.com – Di tengah penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) memastikan satu hal tak berubah: penanganan stunting tetap berada di baris terdepan prioritas Pemprov Kaltim. Komitmen itu ditegaskan langsung oleh anggota DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan.
“Pemangkasan ada, tapi bukan untuk anggaran stunting. Ini tetap kita jaga,” kata Agusriansyah, Minggu (30/11/2025).
Menurutnya, Pemprov Kaltim sudah mengalokasikan pendanaan khusus agar program percepatan penurunan stunting tidak tersendat. Ia menekankan pemerintah kabupaten/kota harus bergerak lebih agresif mengingat tren stunting di beberapa daerah masih tinggi.
“Kita minta daerah betul-betul menjalankan aktivitas penanganan stunting supaya prevalensinya turun. Komitmen provinsi jelas terlihat dari anggaran yang tidak kita sentuh,” ujarnya.
Data DP3A Kaltim 2024 menunjukkan empat wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi: Kutai Timur 26,9 persen; Kutai Barat 27,6 persen; Balikpapan yang terus naik hingga 24,7 persen; dan Penajam Paser Utara (PPU) yang menjadi paling tinggi dengan 32 persen.
Agusriansyah menilai kondisi tersebut tak bisa dibiarkan berjalan apa adanya. Ia meminta semua pemangku kepentingan memperkuat sinergi agar upaya penurunan stunting memberikan hasil nyata setiap tahun.
“Kalau kolaborasi tidak kuat, angkanya akan stagnan. Kita ingin penurunannya terasa, bukan sekadar program rutin,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa capaian penanganan stunting menjadi salah satu indikator penilaian pemerintah pusat dalam menentukan dana transfer ke daerah. Bila daerah tidak serius, ada risiko anggaran ikut terpangkas.
“Ini harus diperhatikan. Jangan sampai dana transfer berkurang karena daerah tidak menjalankan instruksi pusat maupun provinsi,” tegasnya.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
