Editorialkaltim.com – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, menekankan pentingnya rekonsiliasi nasional setelah Pemilu 2024 sebagai prioritas lebih tinggi daripada penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.
Hal ini diungkapkan AHY setelah pertemuan dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Jakarta, Sabtu (24/2/2024).
Menurut AHY, momen pasca-pemilu merupakan waktu yang tepat untuk memulai proses penyembuhan bagi bangsa yang terbelah akibat pertarungan politik.
“Pasca-Pemilu 2024 setelah mengetahui itu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang marah yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa dan itu harus ditunjukkan secara genuine,” ujar AHY.
Lebih lanjut, AHY menilai bahwa saat ini tidak ada urgensi untuk menggunakan hak angket, mengingat situasi politik dan hasil pemilu sementara yang menunjukkan keunggulan signifikan pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dibandingkan dengan dua pasangan lainnya, yaitu Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo pada Rabu (21/2/2024) telah menyoroti adanya anomali dalam Pemilu 2024, mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi.
Ganjar mengkritik adanya kejanggalan dalam sistem pemilu dan meminta DPR untuk memanggil penyelenggara Pemilu guna melakukan evaluasi.
“Apakah benar terjadi situasi anomali-anomali? Jawabannya iya. Apakah benar sistemnya ini ada kejanggalan? Jawabannya iya. Apakah benar ada cerita-cerita di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan? Jawabannya iya,” kata Ganjar. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
