Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, menyoroti permasalahan sistem zonasi pendidikan yang membatasi akses siswa ke sekolah negeri, khususnya jenjang SMA, di Samarinda.
“Banyak warga kesulitan memasukkan anak-anak mereka ke SMA Negeri karena terbatasnya jumlah sekolah di zona tempat tinggal mereka. Di sisi lain, masuk ke sekolah swasta terkendala oleh faktor ekonomi,” ungkap Andi Satya.
Ia menegaskan bahwa masalah ini harus segera dicarikan solusi, terutama karena kebijakan wajib belajar 12 tahun. Pemerintah, menurutnya, harus bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang layak dan terjangkau bagi seluruh anak Indonesia, sesuai amanat undang-undang.
“Pemerintah memiliki kewajiban untuk membiayai dan menyediakan fasilitas pendidikan bagi semua anak. Kami di DPRD berkomitmen untuk mengawal kebijakan ini agar tidak ada anak yang terhambat pendidikannya hanya karena masalah zonasi atau ekonomi,” tambahnya.
Andi Satya juga menekankan pentingnya evaluasi dan perbaikan sistem zonasi agar lebih fleksibel dan adil, sehingga tidak merugikan siswa yang berada di wilayah dengan keterbatasan jumlah sekolah negeri.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terhalang oleh kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan,” tutupnya. (lin/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
