Editorialkaltim.com – Aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat Jilid II di depan Kantor DPRD Kaltim berakhir dengan pembubaran paksa oleh pihak kepolisian setelah berlangsung sejak siang hingga petang.
Sebelumnya, perwakilan massa telah melakukan bertemu dengan pihak DPRD Kaltim untuk menyampaikan tuntutan mereka terkait penolakan efisiensi anggaran pendidikan, revisi Undang-Undang Minerba, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, hingga pertemuan selesai, tidak ada keputusan konkret yang memenuhi tuntutan mahasiswa, sehingga memicu kekecewaan di kalangan demonstran.
Menurut Humas Aliansi, Andi Maulina Muzakkir, hingga saat ini belum ada tindak lanjut nyata dari DPRD Kaltim atas tuntutan mereka.
“Sejauh ini, hasil pertemuan dengan anggota DPRD belum membuahkan keputusan yang jelas atas tuntutan yang kami bawa. Ini tentu sangat mengecewakan bagi kami yang turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat,” ujarnya, Senin (17/02/2025).
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan mahasiswa secara nasional dengan tema “INDONESIA GELAP, DARURAT PENDIDIKAN”, yang menyoroti kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran. Mahasiswa menilai bahwa kebijakan ini bertentangan dengan amanat konstitusi, di mana negara wajib mengalokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD untuk pendidikan, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4.
Namun, kebijakan terbaru pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai telah memangkas anggaran pendidikan demi mendanai program prioritas lain, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemangkasan ini disebut mencapai Rp 306,7 triliun, yang berdampak pada berbagai sektor, terutama pendidikan.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti upaya pemerintah dalam meloloskan RUU Minerba revisi keempat, yang berpotensi memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi. Mereka khawatir bahwa dengan adanya pemangkasan anggaran pendidikan, kampus-kampus akan terdorong untuk menerima konsesi tambang guna menutupi kenaikan biaya operasional dan pendidikan.
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama: Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, menolak Revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai merugikan rakyat, dan menolak Program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan dengan cara memangkas anggaran pendidikan
Meski aksi berakhir dengan pembubaran paksa oleh pihak kepolisian, mahasiswa berjanji akan terus mengawal isu ini dan menuntut pemerintah agar tidak mengorbankan sektor pendidikan demi program lain yang dianggap tidak mendesak.
Situasi di sekitar Kantor DPRD Kaltim saat ini telah kondusif setelah aparat kepolisian membubarkan massa. Namun, belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD terkait tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa. (Adr)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
