Akademisi Unmul Soroti Pergantian Mobil Dinas 5 Tahunan: Jika Masih Layak, Itu Pemborosan

Editorialkaltim.com – Polemik pengadaan mobil dinas kepala daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar terus bergulir. Selain menyoal semangat efisiensi, kalangan akademisi juga mempertanyakan kebijakan pergantian kendaraan dinas yang disebut dilakukan setiap lima tahun.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, menilai alasan pergantian rutin tersebut perlu dikaji ulang, terutama jika kendaraan lama masih dalam kondisi baik dan layak pakai.

“Kalau mobil lama masih berfungsi dengan baik, kenapa harus diganti hanya karena sudah lima tahun? Itu jelas pemborosan,” ungkapnya, saat dikonfirmasi via telepon, Kamis (26/2/2026).

Menurutnya, kebijakan berbasis periode waktu semata tanpa mempertimbangkan kondisi riil kendaraan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran daerah.

Ia menegaskan bahwa prinsip efisiensi harus diterapkan secara substansial, bukan administratif. Pergantian aset daerah, kata dia, semestinya berbasis kebutuhan dan kelayakan teknis, bukan semata rutinitas.

Sebelumnya, pengadaan mobil dinas SUV hybrid berkapasitas mesin 3.000 cc tersebut diklaim telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang standar kendaraan dinas kepala daerah.

Namun bagi Purwadi, kepatuhan terhadap regulasi tidak serta-merta menghapus pertimbangan etis dan fiskal dalam pengambilan kebijakan belanja daerah.

“Semangat efisiensi sudah digaungkan sejak 2025,” ujarnya.

Ia menilai, kebijakan belanja harus mampu mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi keuangan daerah agar tidak menimbulkan jarak antara pemerintah dan persepsi publik. (adr/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.