Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menegaskan kesiapan pihaknya untuk menyisir program-program yang dinilai tidak rasional dalam pembahasan APBD Perubahan 2025. Hal ini dinilainya penting agar anggaran daerah lebih efisien dan tepat sasaran.
Pernyataan itu disampaikan Ahmad Yani usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kukar yang membahas laporan realisasi semester pertama tahun anggaran 2025, Senin (21/7/2025). Ia menyatakan bahwa struktur belanja daerah harus disesuaikan dengan proyeksi pendapatan.
“Kalau pengeluaran kita lebih besar dari pendapatan, otomatis itu bisa menimbulkan masalah defisit. Ini yang harus dicegah sejak awal,” ucap Yani.
Ia mencontohkan, jika pendapatan daerah hanya sekitar Rp5 triliun, maka belanja tidak boleh melebihi angka tersebut, apalagi sampai Rp6 triliun. Menurutnya, keuangan daerah harus disusun secara realistis, bukan berdasarkan keinginan semata.
Ahmad Yani menegaskan DPRD akan menggunakan fungsi anggaran dan pengawasannya secara maksimal dalam menyusun daftar prioritas kegiatan. “Program yang tidak rasional, kurang penting, dan tak berdampak langsung ke masyarakat akan kita evaluasi dan potong,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk lebih transparan dalam penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya atau SILPA, serta mendesak perbaikan manajemen pembayaran bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, yang kerap mengalami keterlambatan.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
