Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, merespons keluhan para pedagang di Pasar Tangga Arung yang mengeluhkan penagihan retribusi di tengah kondisi pasar yang belum optimal. Ia meminta pemerintah daerah untuk mengambil langkah yang lebih adil dan tidak membebani pelaku usaha kecil.
Ahmad Yani menegaskan bahwa pedagang lama yang sudah puluhan tahun menempati lapak harus mendapatkan perlakuan khusus. Ia menilai tidak adil jika pedagang yang tidak bisa berjualan karena fasilitas belum memadai tetap dibebani retribusi secara penuh.
“Jangan sampai masyarakat yang sudah susah, justru makin ditekan dengan tagihan. Kalau memang belum bisa dibayar, ya beri waktu. Tunda dulu penarikannya,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan yang terlalu kaku hanya akan menambah beban pedagang dan bisa berdampak pada kenaikan harga barang di pasar. Ia juga menyinggung bahwa infrastruktur pasar yang belum sempurna tidak bisa dijadikan alasan untuk menagih retribusi secara maksimal.
“Pemerintah harus hadir secara utuh. Jangan minta kontribusi saat layanan belum maksimal. Kita bicara keadilan di sini,” tambahnya.
Selain soal retribusi, Ahmad Yani juga menekankan pentingnya dukungan permodalan bagi para pedagang kecil. Ia mendorong agar ada kolaborasi antara pemerintah daerah dan perbankan untuk menciptakan skema pembiayaan ringan, bahkan tanpa bunga, demi menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.
“Kalau kita ingin harga-harga di Kukar bersaing dengan daerah lain seperti Samarinda atau Balikpapan, maka beban pedagang harus dikurangi. Mulai dari retribusi hingga akses ke modal usaha,” tegasnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
