Editorialkaltim.com – Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, menyampaikan kekecewaannya terhadap Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Timur yang tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang kawasan peruntukan industri Bontang Lestari, Senin (15/7/2024).
Agus Haris mengungkapkan pentingnya kehadiran DLH Provinsi dalam RDP untuk menjelaskan penyusunan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang akan berpengaruh terhadap berbagai aspek di Bontang. “Penyusunan Amdal ini berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi, sosial, tenaga kerja, hingga lingkungan,” ujarnya.
Menurut Agus, DPRD Bontang akan mengirim surat panggilan lagi ke DLH Provinsi Kaltim. “Kami akan mengirim jawaban tertulis supaya mereka bisa hadir dan tidak bersembunyi. Jika mereka tidak datang, kami yang akan mendatangi mereka,” tuturnya.
Dia juga menekankan pentingnya hasil Amdal bagi masa depan Bontang. “Dari penyusunan Amdal diharapkan ada manfaat yang diterima masyarakat sekitar, termasuk perubahan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di lokasi Bontang Lestari,” terang Agus.
Terakhir, Agus Haris mendesak pemerintah untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPLH) serta penyesuaian tata ruang sesuai dengan Undang-undang Cipta Kerja dan Perda Tata Ruang Provinsi Kaltim. “Ini sangat penting untuk daerah yang didominasi oleh industri,” pungkasnya. (lia/shn/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
-
-
-
-
-
