Samarinda

Pemkot Rancang Perwali Algaka, Joni: Jangan Tebang Pilih

Hearing gabungan komisi DPRD Samarinda, Rabu (11/10/2023). (Istimewa).

Editorialkaltim.com – Menjelang kontestasi politik, banyak bertebaran reklame berbentuk alat peraga kampanye (algaka) di sejumlah ruas jalan. Hal inilah yang menjadi perhatian Pemkot Samarinda dalam membentuk peraturan walikota (perwali) Nomor 39/2023 tentang perubahan kedua atas perwali Kota Samarinda Nomor 44/2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dalam Wilayah Kota Samarinda. 

Selain itu, Pemkot juga telah menerbitkan Perwali Nomor 34/2023 tentang perubahan atas perwali Nomor 12/2020 tentang penyelenggaraan, perizinan dan penataan reklame. Persoalan ini pun mendapat kritikan keras dari Anggota Komisi I DPRD Samarinda Joni Sinatra Ginting. Politikus Demokrat ini mengatakan, penertiban reklame saat ini masih tidak merata. 

Baca  Sani Dukung Rencana Revitalisasi Rumah Sakit Islam Samarinda

“Tertibkan jangan tebang pilih, PAD (Pendapatan Asli Daerah) bukan sekarang digembor-gemborkan,” ujarnya saat hearing gabungan komisi DPRD Samarinda, Rabu (11/10/2023).

Pasalnya dia melihat, masih banyak reklame di luar partai politik yang bertebaran di jalanan, salah satunya reklame organisasi masyarakat (ormas). Namun reklame mereka dibiarkan begitu saja, sekalipun melanggar aturan.

“Kalau partai ditertibkan, ormas juga harusnya ditertibkan. Satpol PP kalau perlu datanya dari dapil saya, nanti saya berikan,” tuturnya.

Baca  Ingin Bangun Sekolah Bertaraf Internasional, Deni Minta Semua Sekolah Dapat Perhatian yang Sama

Dia mengakui setiap harinya masih banyak menemukan kecacatan dalam penerapan perwali baru ini. Hal ini disayangkan lantaran baru gencar dilakukan, saat momentum mendekat pemilu yang hanya dilaksanakan dalam lima tahun sekali. 

“Saya sudah pernah datangi kecamatan, katanya rangkanya tidak diambil. Ternyata bangkainya saja tidak, jangan sampai malah diperjual belikan malah jadi bisnis sendiri,” ucap Joni. 

Baca  Pencapaian Target Kemiskinan Ekstrem di Samarinda Dipertanyakan

Dia pun berharap soal penertiban reklame ini harusnya bisa mempertimbangan semua kepentingan, tak hanya partai politik. Namun, juga menjadi momen yang tepat untuk Pemkot Samarinda membersihkan reklame yang sudah lama tidak berizin. 

“Kami ikuti perwali, tapi tolong semua iklan yang bertahun tidak bayar, dipungut juga. Itu baru benar,” tutupnya. (nfa-1/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker