Penajam Paser Utara

Ancaman Kekeringan dan Banjir Jadi Perhatian, Pemkab PPU Perkuat Pengelolaan Irigasi Pertanian

Ilustrasi

Editorialkaltim.com – Persoalan kekeringan saat musim kemarau dan banjir ketika musim penghujan menjadi tantangan serius bagi pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kondisi tersebut mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten PPU mengingat ketersediaan air yang stabil memiliki peran penting dalam menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

Permasalahan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Sidang Komisi Irigasi Kabupaten PPU Tahun 2026 yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Drs. H. Tohar, M.M., bersama perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV, unsur perangkat daerah terkait, serta pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) se-Kabupaten PPU.

Dalam sambutannya, Tohar menekankan pentingnya pengelolaan jaringan irigasi secara terencana dan berkelanjutan. Menurutnya, sidang komisi irigasi menjadi wadah strategis untuk mengidentifikasi berbagai persoalan di lapangan sekaligus menyusun langkah penanganan yang sesuai dengan kebutuhan wilayah pertanian.

Baca  Pemkab PPU Gandeng BI Kendalikan Inflasi, Perkuat Ketahanan Pangan hingga UMKM

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan pasokan air akibat musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Kondisi ini berpotensi memengaruhi aktivitas pertanian, terutama pada kawasan yang masih mengandalkan curah hujan sebagai sumber utama pengairan lahan.

Ketergantungan terhadap sistem tadah hujan menjadi tantangan tersendiri karena keberlangsungan kegiatan pertanian sangat dipengaruhi perubahan musim. Oleh sebab itu, optimalisasi jaringan irigasi diperlukan untuk membantu menjaga ketersediaan air dan mengurangi risiko terganggunya kegiatan produksi pertanian.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga menghadapi persoalan banjir yang terjadi ketika intensitas hujan meningkat. Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian meliputi Desa Karang Jinawi, Kelurahan Sepaku, serta wilayah Kecamatan Babulu, khususnya Sumber Sari dan Rawa Mulia.

Baca  DWP PPU Perkuat Koordinasi dan Evaluasi Program Kerja, Dorong Peran Aktif Anggota dalam Kegiatan Sosial

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air tidak hanya berfokus pada penyediaan pasokan saat kemarau, tetapi juga perlu memperhatikan kelancaran aliran air ketika musim penghujan. Keseimbangan antara kebutuhan pengairan dan pengendalian banjir menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas pertanian.

Tohar menjelaskan bahwa penanganan persoalan irigasi membutuhkan pemetaan yang menyeluruh, mulai dari kondisi infrastruktur, cakupan wilayah pelayanan, hingga kebutuhan perbaikan jaringan. Hasil identifikasi tersebut diperlukan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan jangka pendek, menengah, maupun panjang.

Selain pengembangan infrastruktur, pemeliharaan jaringan irigasi juga menjadi perhatian. Upaya yang diperlukan antara lain pemeliharaan sungai dan kanal secara berkala, pengendalian sedimentasi, serta pembersihan gulma yang berpotensi menghambat kelancaran aliran air pada saluran irigasi.

Baca  Bupati PPU Mudyat Ajak Masyarakat Warisi Semangat Para Pahlawan

Keterlibatan pengurus P3A dalam sidang tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dan masyarakat pengguna air. Melalui forum ini, persoalan yang dihadapi petani di lapangan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan prioritas pengelolaan jaringan irigasi.

Pemerintah Kabupaten PPU berharap Sidang Komisi Irigasi Tahun 2026 mampu menghasilkan arah penanganan yang lebih terukur dan sesuai kebutuhan daerah. Penguatan koordinasi lintas sektor serta pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan diharapkan dapat mendukung ketersediaan air pertanian, meningkatkan produktivitas lahan, dan memperkuat ketahanan pangan Kabupaten PPU.

(Adv/Rir)

Related Articles

Back to top button