Pemkab PPU Dorong Pemenuhan Hak Anak Terlantar, Mudyat Noor Tekankan Pentingnya Sinergi Lintas Sektor

Editorialkaltim.com – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam memastikan anak-anak terlantar mendapatkan hak dasar yang layak. Penanganan anak terlantar dinilai tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga harus mencakup kepastian identitas hukum, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga perlindungan masa depan mereka.
Hal tersebut disampaikan Mudyat Noor seusai menghadiri penandatanganan kesepakatan bersama mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak terlantar di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (17/11/2026).
Kesepakatan tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta jajaran Kejaksaan Negeri di daerah.
Mudyat menyampaikan Pemerintah Kabupaten PPU siap mengambil peran dalam pelaksanaan program tersebut, terutama melalui penguatan koordinasi antarinstansi yang berkaitan langsung dengan pelayanan dan perlindungan anak.
“Pemkab PPU mendukung sepenuhnya upaya ini. Perlindungan anak terlantar menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga diperlukan kerja sama untuk memastikan mereka memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, identitas kependudukan, dan kepastian perlindungan hukum,” ujar Mudyat.
Menurutnya, persoalan anak terlantar membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Karena itu, seluruh perangkat daerah terkait perlu memiliki koordinasi yang baik agar proses pendataan, pendampingan, dan pemenuhan kebutuhan anak dapat berjalan secara terpadu.
Ia menilai keterlibatan berbagai pihak merupakan langkah penting untuk memastikan program perlindungan anak tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Penanganan anak terlantar harus melibatkan seluruh pihak terkait agar hak-hak mereka benar-benar bisa dipenuhi dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah juga harus tercermin dari perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan, termasuk anak-anak terlantar.
Rudy meminta agar kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan diwujudkan melalui program dan tindakan nyata.
“Jangan sampai kita terlalu fokus menyelesaikan urusan administrasi, sementara masa depan anak-anak yang membutuhkan perlindungan justru terabaikan,” tegas Rudy.
Ia juga mendorong keterlibatan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility(CSR). Dukungan dunia usaha, termasuk BUMD dan perusahaan swasta, diharapkan dapat membantu penyediaan beasiswa, fasilitas kesehatan, dan kebutuhan dasar anak terlantar.
Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Chatarina Muliana, mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang dihadapi anak terlantar berkaitan dengan belum terpenuhinya identitas hukum.
Kondisi tersebut antara lain disebabkan proses penetapan wali yang belum selesai, sehingga anak mengalami kendala dalam memperoleh dokumen kependudukan maupun mengakses layanan publik.
Untuk mengatasi persoalan itu, Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) siap memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah, khususnya dalam mempercepat penyelesaian proses perwalian.
Selain pendampingan hukum, kerja sama tersebut juga diarahkan pada pembaruan dan validasi data anak terlantar secara berkala agar bantuan serta pelayanan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Melalui kesepakatan ini, Pemkab PPU diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan anak dengan melibatkan perangkat daerah, lembaga penegak hukum, dan dunia usaha.
Sinergi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda yang sehat, berpendidikan, dan memiliki kesempatan berkembang menuju Indonesia Emas 2045. (Adv/Rir)

