KaltimKutim

Urgensi Pembentukan TACB: Langkah Kunci Amankan Status Hukum Peninggalan Sejarah Kutai Timur

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Ilham (Foto: Editorialkaltim/Meika)

Editorialkaltim.com – Upaya pelindungan kekayaan sejarah di Kabupaten Kutai Timur masih terbentur celah regulasi dan kelengkapan struktur kelembagaan. Sejumlah peninggalan bersejarah di daerah ini, termasuk temuan artefak dari kawasan gua, hingga kini belum memiliki payung hukum resmi sebagai benda cagar budaya karena belum terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

Dalam mekanisme pelestarian cagar budaya, status resmi tidak dapat diberikan secara sepihak. Setiap objek temuan wajib melalui proses kajian serta penilaian akademis yang ketat oleh tim bersertifikat sebelum akhirnya direkomendasikan untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Tanpa kehadiran tim tersebut, proses legalisasi aset sejarah daerah praktis berjalan di tempat.

Baca  Pemkab Kukar Genjot Kesadaran Pajak Lewat Sosialisasi PBB di Jonggon Jaya

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutai Timur, Ilham, mengakui kekosongan kelembagaan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) mendesak yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah.

“Kenapa belum ditetapkan? Karena Kutai Timur belum memiliki tim penetapan benda cagar budaya. Ini menjadi PR kami ke depan untuk menghadirkan Tim Ahli Cagar Budaya,” ujar Ilham.

Padahal, berbagai objek sejarah tersebut sebenarnya sudah teridentifikasi dan masuk dalam sasaran pembinaan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Namun, ketiadaan payung hukum yang sah membuat upaya pengamanan fisik maupun pengelolaannya belum dapat berjalan maksimal.

Baca  Samri Fasilitasi Aspirasi Warga Terkait Rencana Pembangunan Insinerator di Samarinda Seberang

Selain persoalan legalitas melalui TACB, Disdikbud Kutai Timur juga menyoroti lemahnya sistem pengarsipan sejarah lokal. Banyak jejak peristiwa masa lalu, seperti keberadaan sumur tua peninggalan era kolonial Belanda, yang belum terdokumentasi secara tertulis sehingga minim diketahui masyarakat luas.

Untuk mencegah hilangnya memori kolektif akibat hanya mengandalkan cerita lisan, penyusunan buku sejarah daerah dinilai menjadi langkah pendamping yang sangat penting.

Baca  Dinkes Kukar Libatkan 827 Posyandu untuk Awasi Gizi 43 Ribu Balita di MBG

“Kalau kita tidak tulis dalam bentuk buku, ini tidak ada yang bisa menjadi rujukan. Suatu saat nanti generasi kita tidak akan mengetahui objek kebudayaan tersebut,” tegasnya.

Dengan segera menghadirkan TACB dan memperkuat literasi sejarah lokal, aset kebudayaan Kutai Timur diharapkan memperoleh kepastian hukum yang kuat sekaligus terjaga kelestariannya bagi generasi mendatang. (mek/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button