Pemkab PPU Dorong 39 Perusahaan Selaraskan Dana CSR dengan Prioritas Pembangunan 2027

Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk mengarahkan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) pada kebutuhan pembangunan daerah. Langkah ini dilakukan agar kontribusi dunia usaha semakin terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Upaya tersebut mengemuka dalam Rapat Forum TJSL yang dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, di Hotel Ika, Kelurahan Petung, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini melibatkan pimpinan dari 39 perusahaan yang berdomisili di Kabupaten PPU.
Dalam arahannya, Tohar menekankan pentingnya menjadikan program CSR sebagai bagian dari perencanaan perusahaan, bukan sekadar kegiatan sosial yang dilaksanakan tanpa arah dan target yang jelas.
Menurutnya, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan harus dipandang sebagai kewajiban yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
“CSR bukanlah bentuk belas kasihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus direncanakan perusahaan. Karena itu, program dan kebutuhan anggarannya perlu menjadi bagian dari pembahasan manajemen ketika menyusun rencana kerja untuk tahun berikutnya,” ujar Tohar.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan daftar usulan program pembangunan atau long list yang dapat menjadi acuan bagi perusahaan dalam menentukan arah kontribusi sosialnya.
Daftar tersebut selanjutnya perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing perusahaan sehingga menghasilkan program prioritas atau short list yang realistis untuk dilaksanakan pada 2027.
Melalui mekanisme tersebut, Pemkab PPU berharap program CSR tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan dapat mendukung kebutuhan pembangunan daerah secara lebih terarah.
Tohar juga mengingatkan pentingnya evaluasi pelaksanaan program selama 2026 sebelum memasuki periode perencanaan berikutnya. Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan.
“Setelah pelaksanaan program 2026 dituntaskan pada Desember, kami berharap pada 2027 seluruh perusahaan sudah dapat menyelaraskan rencana kontribusinya. Dengan begitu, masing-masing perusahaan memiliki kesempatan menunjukkan peran nyata dalam pembangunan daerah,” jelasnya.
Selain penyelarasan program, transparansi penggunaan dana CSR turut menjadi perhatian dalam rapat tersebut.
Ketua Forum TJSL Kabupaten PPU, Abdul Rasyid, menilai forum ini perlu dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan pertanggungjawaban perusahaan atas program kemasyarakatan yang telah dijalankan.
Menurutnya, perusahaan tidak cukup hanya melaksanakan kegiatan sosial, tetapi juga perlu menyampaikan informasi mengenai program, pelaksanaan, dan kontribusi yang diberikan kepada masyarakat.
“Forum ini jangan berhenti sebagai kegiatan seremonial. Perusahaan perlu memanfaatkannya untuk menyampaikan program yang telah dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sesuai ketentuan yang berlaku,” tegas Abdul Rasyid.
Untuk memperkuat transparansi tersebut, Forum TJSL mendorong penggunaan Website TJSL sebagai sarana pelaporan program perusahaan secara berkala.
Melalui sistem digital, perusahaan diharapkan dapat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap triwulan, mulai dari Triwulan I hingga Triwulan IV, tanpa harus sepenuhnya bergantung pada penyampaian dokumen secara konvensional.
Penggunaan sistem pelaporan tersebut juga diharapkan memudahkan pemerintah daerah dalam memantau perkembangan program, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan, serta mengidentifikasi kontribusi perusahaan terhadap pembangunan.
Meski demikian, forum tetap memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan secara langsung melalui sektor perekonomian sebagai bagian dari mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, perwakilan Kejaksaan Negeri PPU, Inspektorat, serta organisasi masyarakat Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI).
Melalui penguatan koordinasi ini, Pemkab PPU berharap keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan daerah semakin optimal. Penyelarasan program CSR dengan kebutuhan masyarakat diharapkan mampu memperkuat kolaborasi pemerintah dan perusahaan, sekaligus memastikan pelaksanaan tanggung jawab sosial berjalan lebih transparan, terencana, dan berkelanjutan pada 2027. (Adv/Rir)



