Bupati PPU Perjuangkan Kenaikan DBH Sawit Hampir 100 Persen, Dorong Keadilan Fiskal Daerah Penghasil

Editorialkaltim.com – Upaya memperjuangkan peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan kelapa sawit bagi daerah penghasil terus menjadi perhatian Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor. Melalui Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKAPSI), ia mendorong kebijakan pembagian penerimaan yang lebih adil agar daerah memiliki kemampuan fiskal lebih besar untuk membiayai pembangunan.
Perjuangan tersebut mendapat apresiasi melalui penghargaan Indonesia Kita Award 2026 kategori Kepemimpinan Advokasi Nasional bagi Daerah Penghasil Sawit yang diterima Mudyat Noor di Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan, Selasa malam (10/11/2026).
Mudyat yang juga menjabat sebagai Ketua AKAPSI mengungkapkan, salah satu harapan dari perjuangan bersama tersebut adalah adanya peningkatan alokasi DBH sawit pada tahun mendatang.
Menurutnya, tambahan penerimaan dari sektor perkebunan sangat dibutuhkan pemerintah daerah, terutama ketika sejumlah sumber pendapatan mengalami penyesuaian.
“Penghargaan ini adalah buah kerja bersama seluruh pengurus AKAPSI. Kami berharap tahun depan DBH sawit dapat meningkat hampir 100 persen, sehingga mampu menambah penerimaan daerah di tengah berkurangnya sejumlah alokasi dana bagi hasil saat ini,” ujar Mudyat.
Ia menjelaskan, perjuangan peningkatan DBH sawit bukan sekadar persoalan menambah pendapatan pemerintah daerah, tetapi juga berkaitan dengan keadilan fiskal bagi kabupaten yang menjadi sentra produksi kelapa sawit.
Selama ini, daerah penghasil memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perkebunan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun, pemerintah daerah juga harus menanggung berbagai kebutuhan pembangunan yang berkaitan dengan aktivitas sektor tersebut.
Kebutuhan tersebut mencakup penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga upaya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan perkebunan.
Karena itu, Mudyat menilai kebijakan pembagian hasil perkebunan perlu mempertimbangkan kontribusi sekaligus kebutuhan daerah penghasil agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.
“Kami ingin kebijakan DBH sawit semakin memberikan keadilan bagi kabupaten penghasil. Jika penerimaan daerah meningkat, tentu kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan memperkuat kesejahteraan masyarakat juga akan lebih baik,” jelasnya.
Mudyat menegaskan, keberhasilan advokasi kebijakan di tingkat nasional membutuhkan kekompakan antardaerah. Melalui AKAPSI, berbagai kepentingan kabupaten penghasil sawit dapat diperjuangkan secara bersama agar memperoleh perhatian dalam perumusan kebijakan pemerintah pusat.
Ia juga menyampaikan bahwa penghargaan tersebut bukan merupakan pencapaian pribadi, melainkan bentuk pengakuan terhadap kerja kolektif para pengurus AKAPSI yang selama ini memperjuangkan kepentingan daerah penghasil.
Penghargaan Indonesia Kita Award 2026 diberikan oleh Garuda TV sebagai apresiasi terhadap kontribusi Mudyat Noor dalam mengadvokasi kebijakan DBH sawit di tingkat nasional.
Direktur Utama Garuda TV, Fahmi M. Anwari, menyampaikan bahwa Indonesia Kita Award merupakan agenda tahunan yang telah memasuki tahun kedua penyelenggaraan.
Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, ajang penghargaan tersebut mengangkat tema “Dampak Nyata Menguatkan Indonesia” sebagai bentuk penghormatan kepada individu, kelompok, maupun institusi yang dinilai memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa.
Apresiasi diberikan dalam berbagai bidang, termasuk pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, dan energi.
Mudyat turut menyampaikan terima kasih kepada Garuda TV atas penghargaan yang diberikan. Ia berharap apresiasi tersebut menjadi dorongan bagi AKAPSI untuk semakin konsisten memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit.
Melalui penguatan advokasi dan kolaborasi antarkabupaten, Mudyat berharap kebijakan DBH sawit ke depan dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah penghasil perkebunan kelapa sawit. (Adv/Rir)



