BontangKaltim

Kewenangan Laut Terbatas, Wali Kota Neni Minta Bontang Diberi Ruang Kelola Pesisir

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni saat memberikan sambutan (Foto: Editorialkaltim/Lia)

Editorialkaltim.com – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, mendorong agar sebagian kewenangan pengelolaan wilayah laut dikembalikan kepada pemerintah kota. Menurutnya, keterbatasan kewenangan tersebut menjadi persoalan tersendiri ketika Bontang menghadapi masalah pencemaran laut hingga kematian ikan di kawasan perairan.

Neni menjelaskan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kewenangan pengelolaan laut sejauh 0 hingga 12 mil berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara itu, pemerintah pusat memiliki kewenangan atas wilayah laut di luar batas tersebut.

Kondisi ini membuat Pemerintah Kota Bontang tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengelolaan wilayah laut, meskipun persoalan yang terjadi berdampak langsung terhadap masyarakat setempat.

“Ketika ada permasalahan laut tercemar, ikan mati, dan sebagainya, yang dicari adalah dinas dan wali kota. Padahal, kewenangan laut itu ada di provinsi,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).

Baca  Unmul Buka 6.571 Kursi Mahasiswa Baru di 2026, Ini Rincian Kuota SNBP, SNBT, dan Mandiri

Ia menyebut persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembahasan regulasi mengenai wilayah pesisir. Bahkan, terdapat pembahasan agar kewenangan pengelolaan laut dari 0 hingga 4 mil dapat dikembalikan kepada pemerintah kota.

Menurutnya, Bontang memiliki karakteristik wilayah yang berbeda karena mempunyai sejumlah pulau berpenghuni maupun kawasan wisata bahari, seperti Pulau Malahing, Tanjung Tindingan, Tihi-Tihi, Selangan, hingga Beras Basah.

Ia mengungkapkan, pemerintah kota sebelumnya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar pengelolaan sejumlah kawasan wisata bahari tetap dapat dilakukan Pemkot Bontang.

Neni mengaku pernah menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada mantan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik. Salah satu pertimbangannya, masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tersebut merupakan warga ber-KTP Bontang.

Baca  Legislator Bontang Desak Solusi Perbaikan Jalan Selambai Lok Tuan

“Warga Bontang yang tinggal di pulau-pulau itu memiliki KTP Bontang. Sementara itu, pemerintah provinsi tidak memiliki penduduk ber-KTP provinsi. Semua penduduk tercatat sebagai warga kabupaten atau kota,” tuturnya.

Dari koordinasi tersebut, Pemkot Bontang memperoleh rekomendasi agar pengelolaan kawasan wisata hingga Beras Basah dan Segajah dapat dilakukan pemerintah kota.

Di sisi lain, Neni menegaskan keterbatasan kewenangan atas wilayah laut tidak membuat pemerintah kota lepas tangan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.

Ia memastikan perhatian terhadap nelayan tetap dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bontang.

“Walaupun laut menjadi kewenangan provinsi, kesejahteraan nelayan tetap kami masukkan dalam dokumen perencanaan. Melalui APBD, bantuan tetap bisa diberikan kepada nelayan di Kota Bontang,” jelasnya.

Baca  Pegadaian Edukasi Investasi Emas

Neni juga menyinggung upaya pemerintah mendorong konsep ekonomi biru. Menurutnya, potensi perikanan Bontang perlu dikembangkan melalui hilirisasi agar hasil tangkapan nelayan tidak hanya dijual dalam bentuk ikan mentah.

Ia berharap produk perikanan dapat memiliki industri turunan sehingga memberikan nilai tambah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat pesisir.

“Produk ikan jangan hanya ditangkap lalu dijual. Harus ada industri turunannya. Ini yang perlu kita dorong melalui hilirisasi,” tegasnya. (lia/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button