DPRD PPU Pertanyakan Pengawasan CSR, Perusahaan Tak Cukup Hanya Setor Laporan

Editorialkaltim.com – Mekanisme pengawasan penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian DPRD. Pelaksanaan program yang selama ini dilakukan masing-masing perusahaan dinilai perlu disertai pengawasan yang lebih terbuka agar bantuan yang dilaporkan benar-benar terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggota DPRD PPU, Ishaq, menyoroti pola penyaluran CSR yang memberikan kewenangan kepada setiap perusahaan untuk menjalankan programnya sendiri. Setelah kegiatan dilaksanakan, perusahaan kemudian menyampaikan laporan mengenai bantuan yang telah disalurkan.
Menurutnya, mekanisme tersebut menyulitkan pemerintah daerah maupun DPRD untuk memastikan kesesuaian antara laporan perusahaan dan kondisi sebenarnya di lapangan. Terlebih, belum optimalnya keterlibatan masyarakat membuat pengawasan terhadap manfaat program menjadi terbatas.
“Kalau hari ini kita berikan kewenangan kepada masing-masing pengusaha untuk melaksanakan, klaimnya saya sudah memberikan ini dan itu. Yang semestinya ada perwakilan masyarakat karena asasnya keterwakilan,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (20/11/2026).
Wakil rakyat dari Dapil 3 yang meliputi Kecamatan Waru dan Kecamatan Babulu ini menilai masyarakat perlu dilibatkan agar program CSR tidak hanya ditentukan berdasarkan keputusan masing-masing perusahaan. Perwakilan warga harus memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan sekaligus ikut mengawasi bantuan yang diberikan.
Ishaq juga meluruskan anggapan yang berkembang bahwa apabila pengelolaan CSR dipimpin kepala daerah, peruntukannya hanya akan dinikmati kalangan aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, pemahaman tersebut keliru karena konsep yang didorong justru melibatkan berbagai unsur dalam pengawasan.
“Kalau muncul anggapan nanti bupati yang memimpin, kemudian peruntukannya hanya untuk teman-teman ASN atau PNS, itu salah besar,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pengawasan yang dimaksud melibatkan tiga unsur, yakni pemerintah daerah, DPRD, dan perwakilan masyarakat. Keterlibatan ketiganya diperlukan agar pengelolaan CSR tidak berjalan sepihak dan keputusan terkait program bantuan dapat diawasi bersama.
Dengan adanya keterwakilan masyarakat, ia berharap penyaluran CSR dapat lebih memperhatikan kebutuhan warga. Selain itu, perusahaan juga tidak hanya menyampaikan klaim bantuan, tetapi mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program yang telah dijalankan.
“Karena yang kami dorong adalah terbentuknya wadah dengan melibatkan DPRD dan perwakilan masyarakat. Jadi, kontrol dilakukan bersama. Tiga unsur ini harus ada di dalamnya. Tidak boleh pengusaha maupun pemerintah berjalan sendiri,” jelasnya.
Ishaq menilai prinsip keterwakilan merupakan bagian penting dalam tata kelola pembangunan. Ia berharap mekanisme pengawasan CSR ke depan dapat berjalan lebih transparan sehingga kontribusi perusahaan tidak sebatas tercatat dalam laporan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat di Kabupaten PPU. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



