DPRD PPU Kawal Kesiapan 10 Desa Persiapan Menuju Pemekaran Wilayah

Editorialkaltim.com – Proses penataan wilayah desa dan kecamatan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih membutuhkan sejumlah tahapan administrasi sebelum direalisasikan. Komisi I DPRD PPU memastikan agenda pemekaran tersebut tetap menjadi perhatian dalam pengawasan legislatif.
Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, menyebut pembahasan pemekaran desa dan kecamatan menjadi salah satu fokus komisinya. DPRD terus berkomitmen memberikan perhatian agar proses yang telah disiapkan pemerintah daerah dapat berlanjut ke tahapan berikutnya.
Menurutnya, berdasarkan informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, saat ini terdapat 10 desa persiapan yang telah disiapkan untuk ditindaklanjuti melalui penerbitan Peraturan Bupati (Perbup).
“Ya, kita akan selalu berupaya karena tugas Komisi I itu memberikan atensi khusus terkait pemekaran desa dan kecamatan,” ujarnya saat diwawancarai, Sabtu (21/11/2026).
Keberadaan 10 desa persiapan tersebut menjadi bagian dari agenda penataan wilayah di PPU. Namun, Wahid mengingatkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar proses pemekaran tidak berhenti pada tahap persiapan administrasi.
Ia menyebut pembahasan pemekaran juga perlu memperhatikan kebutuhan wilayah lain. Dengan demikian, penataan desa dan kecamatan dapat dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan serta kesiapan masing-masing wilayah.
“Kemarin dari DPMD ada 10 desa persiapan yang Perbupnya sudah disiapkan,” ungkapnya.
Wahid berharap penyelesaian regulasi untuk 10 desa persiapan tersebut dapat direalisasikan sebelum pergantian tahun. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki landasan untuk melanjutkan tahapan penataan wilayah pada 2027.
Menurutnya, masih ada sejumlah hal yang perlu dikawal bersama agar agenda pemekaran desa dan kecamatan dapat berjalan sesuai rencana. DPRD, kata dia, akan terus memberikan perhatian terhadap perkembangan proses tersebut.
“Masih banyak sebenarnya pekerjaan rumahnya. Namun, kita berharap tahun ini Perbupnya sudah terbit sehingga tahun depan desa persiapan bisa mulai berjalan,” lanjutnya.
Ia menegaskan, Komisi I DPRD PPU akan terus mengawal agenda pemekaran sebagai bagian dari penataan pemerintahan wilayah. Penyelesaian setiap tahapan diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap kelanjutan proses pembentukan desa persiapan di Kabupaten PPU. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



