KaltimPenajam Paser Utara

Tata Kelola BUMDes di PPU Perlu Dievaluasi

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid (Foto: Editorialkaltim/Cinta)

Editorialkaltim.com – Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai perlu mendapat evaluasi menyeluruh. Pasalnya, sejumlah badan usaha yang dibentuk untuk mendorong perekonomian desa justru tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, menyebut persoalan pengelolaan BUMDes tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan usaha, tetapi juga menyangkut sistem pengawasan dan tanggung jawab pengurus dalam menjalankan badan usaha tersebut.

Menurutnya, masih banyak BUMDes yang kondisinya terbengkalai setelah dibentuk. Bahkan, tidak sedikit program atau kegiatan usaha yang akhirnya tidak berlanjut sehingga tujuan pembentukan BUMDes belum dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Baca  Kunjungan DPRD Kutai Barat ke DPRD Kaltim Bahas Propemperda 2024

“Tidak sedikit BUMDes kita saat ini, setelah terbentuk, mangkrak atau menjadi proyek mangkrak,” ujarnya saat diwawancarai, Sabtu (21/11/2026).

Ia juga mengungkapkan adanya pengurus BUMDes yang berhadapan dengan persoalan hukum. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pengelolaan badan usaha desa semestinya dilakukan dengan prinsip tanggung jawab dan pengawasan yang jelas.

Wahid menilai pemerintah desa perlu lebih cermat dalam menentukan orang-orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola BUMDes. Selain kemampuan pengurus, mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan terhadap kegiatan usaha juga harus menjadi perhatian.

Baca  Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Dorong Kolaborasi untuk Penanganan Stunting yang Efektif

“Bahkan, banyak oknum pejabat atau pengurus BUMDes yang tersandung masalah hukum,” lanjutnya.

Karena itu, ia mendorong adanya keterlibatan pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembenahan. Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah desa, tetapi perlu dibangun melalui koordinasi antarpihak agar persoalan pengelolaan dapat diketahui dan ditangani sejak awal.

Di sisi lain, kejelasan regulasi juga dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola BUMDes. Aturan yang menjadi pedoman pengelolaan diperlukan agar pengurus memahami batas kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme dalam menjalankan kegiatan usaha.

Baca  500 Pelajar Ramaikan Pawai Obor Sambut Tahun Baru Islam di Babulu Darat

“Kondisi ini perlu dibenahi bersama pemerintah desa, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau DPRD untuk bersama-sama melakukan pengawasan,” tegasnya.

Ia berharap evaluasi terhadap BUMDes dapat menjadi perhatian pemerintah desa sehingga badan usaha yang telah ada tidak sekadar menjadi program administratif, tetapi benar-benar dikelola secara berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button