
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) segera merealisasikan penyaluran dana Rp50 juta per Rukun Tetangga (RT). Saat ini, proposal penggunaan anggaran yang disusun masing-masing RT telah masuk ke kecamatan dan sedang menjalani proses verifikasi.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto mengatakan, proses administrasi telah berjalan. Setelah verifikasi rampung, pemerintah akan melanjutkan dengan penandatanganan kontrak antara pihak kecamatan dan pengurus RT sebelum dana disalurkan.
“Sekarang para RT sudah menyusun proposal dan menunggu verifikasi kecamatan. Kalau sudah selesai, nanti akan dibuat kontrak antara kecamatan dan desa. Mudah-mudahan minggu depan atau beberapa hari lagi sudah bisa direalisasikan,” ujar Arianto, Sabtu, (21/11/2026).
Arianto menjelaskan, anggaran Rp50 juta tersebut merupakan bagian dari program Rp150 juta per RT yang dibagi dalam tiga tahap setiap tahun. Masing-masing tahap mendapatkan alokasi Rp50 juta untuk periode empat bulan.
Karena saat ini telah memasuki empat bulan terakhir 2026, penyaluran difokuskan pada alokasi tahap ketiga. Realisasinya juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta sisa waktu pelaksanaan program.
Untuk penggunaan anggaran pada tahap ini, salah satu program yang diprioritaskan adalah penyediaan internet gratis guna mendukung operasional RT. Program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan yang tersisa hingga akhir tahun.
Terkait mekanisme pencairan, Arianto menegaskan dana tidak langsung ditransfer setelah proposal diajukan. Setiap usulan harus melewati proses verifikasi kecamatan dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja sama.
“Kalau sudah final dan semuanya siap, baru kita transfer dananya ke RT. Sekarang prosesnya sudah sampai di kecamatan dan sedang diverifikasi,” jelasnya.
Sementara itu, untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan internet atau masuk kategori blank spot, Pemkab Kukar menyiapkan alternatif penggunaan perangkat internet berbasis satelit seperti Starlink.
Menurut Arianto, penyediaan internet dapat disesuaikan dengan kondisi geografis dan ketersediaan jaringan di masing-masing wilayah.
“RT di kawasan perkotaan dapat menggunakan jaringan Wi-Fi, sedangkan wilayah yang sulit dijangkau jaringan konvensional bisa memanfaatkan Starlink,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, program internet gratis diharapkan tetap dapat menjangkau wilayah yang memiliki keterbatasan akses jaringan, sekaligus mendukung kelancaran operasional dan pelayanan administrasi RT di Kukar. (dhn)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.



