KaltimKukar

Anak Terlantar di Kukar Dapat KIA, BPJS, hingga Beasiswa

Foto Bersama Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri dengan anak penerima jaminan. (Foto: Editorialkaltim/Ridho)

Editorialkaltim.com – Pemenuhan hak anak terlantar di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) tidak berhenti pada penetapan wali. Pemerintah daerah juga memastikan anak-anak tersebut mendapat akses pendidikan, layanan kesehatan, identitas kependudukan, dan beasiswa.

Kepala Dinas Sosial Kukar, Rinda Desianti, mengatakan lima anak telah mendapatkan penetapan perwalian melalui program pada 2025. Sementara itu, 15 anak lainnya sedang menjalani proses penetapan melalui Pengadilan Agama.

Anak-anak yang mengikuti program tersebut juga diupayakan memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA) dan kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah daerah turut mengupayakan beasiswa melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Baca  Bankaltimtara dan Pemkab Kukar Bersinergi Wujudkan Ekonomi Mikro yang Inklusif

“Kita memastikan pendidikan mereka terpenuhi, setidaknya sampai usia 18 tahun. Layanan kesehatan dan perlindungan lainnya juga perlu dipenuhi,” kata Rinda seusai penandatanganan kesepakatan terkait pemenuhan hak anak terlantar di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Selasa (17/11/2026).

Salah satu anak yang telah mendapat pendampingan kini menempuh pendidikan di pesantren. Pemkab Kukar memastikan kebutuhan pendidikannya tetap diperhatikan, setidaknya hingga anak tersebut berusia 18 tahun.

Dukungan pendidikan juga direncanakan berlanjut melalui program beasiswa. Dinas Sosial akan mengajukan bantuan secara berkala agar anak-anak tersebut tetap memperoleh dukungan pendidikan pada tahun-tahun berikutnya, termasuk melalui Kesra.

Baca  Komitmen Kaltim dalam Menyukseskan Pilkada dan MTQ Nasional

Pemenuhan hak tersebut menjadi bagian penting dalam program perwalian. Anak-anak yang berada dalam kondisi kurang beruntung tidak hanya membutuhkan pengasuhan, tetapi juga kepastian akses terhadap layanan dasar.

Rinda menjelaskan, kelengkapan administrasi kependudukan menjadi salah satu langkah untuk memastikan hak anak lainnya terpenuhi.

“Setelah memiliki dokumen kependudukan, anak-anak dapat mengakses hak lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan yang dibutuhkan,” ujarnya.

Baca  Produksi Batu Bara Kaltim Tembus 370 Juta Ton per Tahun

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Kukar bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Pengadilan Agama. Dinas Sosial melakukan pendataan anak, sedangkan penetapan perwalian diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pemerintah daerah berharap pendampingan tersebut memastikan anak-anak terlantar di Kukar tetap memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. (dhn/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button