Oleh: Aji Cahyono – Pemerhati Geopolitik Indonesia dan Timur Tengah, Magister Kajian Timur Tengah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Editorialkaltim.com – Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meningkat tajam pada awal 2026. Situasi ini ditandai dengan penguatan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, khususnya melalui pengerahan tambahan kapal induk tempur. Langkah tersebut membuat total kapal perang AS di kawasan mencapai sekitar sepuluh unit, sebuah kekuatan signifikan yang memberikan Presiden Donald Trump daya tekan militer besar apabila opsi kekerasan dipilih.
Seorang pejabat AS pada Rabu, 28 Januari 2026 waktu setempat, mengonfirmasi bahwa armada tersebut mencakup kelompok tempur kapal induk USS Abraham Lincoln yang membawa hingga 90 pesawat tempur dan helikopter. Penguatan militer ini dipersepsikan sebagai sinyal kesiapan Washington menghadapi berbagai skenario konflik, sekaligus pesan politik kepada Teheran mengenai keseriusan AS dalam menjaga kepentingannya di kawasan.
Di sisi lain, Iran merespons dengan retorika yang tidak kalah keras. Teheran secara terbuka mengancam akan menyerang seluruh pangkalan militer AS di Timur Tengah apabila Washington melancarkan invasi. Juru bicara militer Iran, Brigadir Jenderal Mohammad Akraminia, memperingatkan bahwa respons Iran tidak akan terbatas sebagaimana keterlibatan terbatas AS dalam perang udara singkat Israel–Iran pada Juni tahun sebelumnya, melainkan akan bersifat instan dan tegas.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Iran memandang eskalasi ini sebagai ancaman eksistensial yang akan dibalas atas nama pembelaan diri. Kronologi eskalasi dipicu oleh kombinasi faktor politik dan militer, mulai dari tekanan domestik di Iran, ancaman terbuka Presiden Trump terkait opsi militer, hingga pernyataan keras pejabat Iran yang menyebut pangkalan militer AS sebagai target sah. Seluruh faktor ini memperburuk dinamika keamanan kawasan.
Washington merespons dengan menarik sebagian personel dari pangkalan tertentu dan mengirim tambahan kapal perang ke Teluk Persia. Langkah-langkah ini memperlihatkan kesiapan AS menghadapi berbagai kemungkinan, tetapi sekaligus meningkatkan risiko salah tafsir dan miskalkulasi di kawasan yang sejak lama rawan konflik. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran global akan kemungkinan perang terbuka di kawasan yang selama ini menjadi episentrum konflik geopolitik dunia.
Bagi Indonesia, dinamika ini bukan sekadar isu jauh di luar negeri, melainkan tantangan nyata yang berpotensi memengaruhi kepentingan nasional, keselamatan warga negara, stabilitas ekonomi, serta arah kebijakan luar negeri di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Daya Gentar Regional
Meskipun retorika keras dan manuver militer terus berlanjut, kemungkinan pecahnya perang terbuka antara Iran dan AS masih dibatasi oleh realitas strategis. Salah satu faktor kunci adalah keseimbangan daya gentar yang relatif stabil. Iran saat ini bukan Irak pada 2003. Teheran telah membangun kemampuan rudal balistik jarak menengah, wahana udara nirawak tempur, serta jaringan kelompok proksi regional yang mampu melancarkan serangan asimetris terhadap kepentingan AS dan sekutunya.
Sebaran pangkalan militer AS di Timur Tengah yang berfungsi sebagai pusat operasi sekaligus simbol kehadiran geopolitik menjadi fokus utama Iran. Lokasi pangkalan-pangkalan tersebut relatif dekat dengan wilayah Iran dan berada dalam jangkauan rudal, wahana nirawak, maupun serangan proksi. Serangan terhadap pangkalan-pangkalan ini tidak hanya berdampak secara militer, tetapi juga memiliki efek psikologis dan politik yang besar.
Washington memahami bahwa konflik dengan Iran tidak akan menjadi operasi cepat dan bersih, melainkan berpotensi berubah menjadi perang berkepanjangan dengan biaya politik, ekonomi, dan militer yang sangat tinggi.
Dampak ekonomi global juga menjadi faktor pembatas utama. Selat Hormuz tetap menjadi jalur vital perdagangan energi dunia. Gangguan serius terhadap jalur ini berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan gas, meningkatkan inflasi global, serta mengguncang pasar keuangan internasional. Dalam kondisi ekonomi dunia yang rapuh, ketegangan Iran–AS dapat menjadi pemicu krisis global baru yang merugikan hampir seluruh aktor internasional.
Selain itu, dinamika politik regional Arab cenderung menahan eskalasi. Negara-negara Teluk memang memandang Iran sebagai rival strategis, tetapi mereka juga paling rentan terhadap pembalasan langsung. Infrastruktur energi, kota-kota modern, dan pusat keuangan berada dalam jangkauan kemampuan serangan Iran. Oleh karena itu, stabilitas meskipun bersifat dingin dan penuh kecurigaan tetap dianggap lebih menguntungkan dibandingkan perang terbuka.
Israel menghadapi dilema serupa. Pengalaman konflik singkat pada Juni 2025 menunjukkan bahwa serangan presisi rudal Iran mampu menembus pertahanan dan menimbulkan dampak strategis. Kendati memiliki sistem pertahanan udara canggih, Israel menyadari bahwa perang berkepanjangan dari berbagai front akan membawa konsekuensi serius bagi ekonomi dan kehidupan sipil. Karena itu, strategi pencegahan terbatas dan operasi bayangan masih lebih dipilih dibandingkan perang total.
Pilihan Indonesia
Di tengah eskalasi global tersebut, Indonesia tidak berada di ruang hampa. Perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri menjadi perhatian utama, terutama bagi mereka yang berada di Iran dan kawasan sekitarnya. Peningkatan kewaspadaan serta kesiapsiagaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran menjadi langkah penting untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, termasuk pecahnya perang terbuka.
Lebih jauh, dinamika Iran–AS memiliki implikasi strategis terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto. Keputusan Prabowo untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Donald Trump menjadi langkah diplomatik yang patut dicermati.
Di satu sisi, partisipasi Indonesia dalam forum tersebut dapat dimaknai sebagai upaya memainkan peran aktif dalam diplomasi perdamaian global, sejalan dengan tradisi politik luar negeri bebas aktif. Keanggotaan ini membuka ruang bagi Indonesia untuk menyuarakan pentingnya de-eskalasi, dialog, dan penyelesaian damai konflik internasional.
Namun, di sisi lain, kedekatan dengan inisiatif yang diprakarsai Washington juga membawa risiko persepsi. Indonesia perlu menjaga jarak kritis agar tidak dipandang condong kepada salah satu pihak dalam konflik yang sangat sensitif. Kredibilitas Indonesia sebagai aktor penengah dan pendukung perdamaian akan sangat bergantung pada konsistensi sikapnya dalam menolak penggunaan kekerasan serta menekankan solusi diplomatik berbasis hukum internasional.
Dalam konteks ini, keanggotaan Indonesia dalam BoP seharusnya dimanfaatkan sebagai platform untuk memperkuat pesan perdamaian, bukan sekadar simbol kedekatan politik. Indonesia dapat mendorong agenda perlindungan warga sipil, stabilitas jalur perdagangan global, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara. Pendekatan ini tidak hanya relevan bagi konflik Iran–AS, tetapi juga bagi posisi Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar yang memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas Timur Tengah.
Ketegangan antara Washington dan Teheran menunjukkan betapa rapuhnya tatanan keamanan global ketika retorika keras dan kalkulasi militer mendominasi ruang diplomasi. Bagi Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara keterlibatan aktif di panggung internasional dan konsistensi prinsip bebas aktif. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, peran Indonesia sebagai jembatan dialog dan penyeru perdamaian justru menjadi semakin relevan.(*)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
