Editorialkaltim.com – Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN), Anggara Sitompul, menegaskan komitmen TNI dalam mendukung kebijakan Pemerintah Pusat untuk memperkuat perekonomian kerakyatan di Kalimantan Timur. Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan di Aula Wira Yudha Korem 091/ASN, Rabu (28/1/2026).
Sebagai bentuk nyata dukungan tersebut, Korem 091/ASN saat ini terlibat aktif dalam pembangunan koperasi desa dan kelurahan. Brigjen Anggara menyebut koperasi di Kelurahan Meraputih menjadi salah satu program unggulan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.
“Kami TNI saat ini sedang bekerja keras membangun koperasi desa dan kelurahan sebagai upaya menggerakkan perekonomian kerakyatan di tingkat lokal,” ujarnya.
Menurut Anggara, pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa UMKM dan ekonomi rakyat mampu menjadi penopang utama ketahanan ekonomi nasional. Karena itu, penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi desa dinilai sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo.
Selain mendorong penguatan ekonomi masyarakat, Anggara juga menegaskan peran TNI dalam mendukung penertiban aktivitas pertambangan ilegal di Kalimantan Timur. Ia menyebut Presiden menaruh perhatian serius terhadap kebocoran kekayaan negara di sektor sumber daya alam, sehingga dibentuk berbagai satuan tugas untuk melakukan penertiban.
“Terkait pertambangan ilegal, TNI melakukan pendampingan kepada aparat penegak hukum agar kebocoran kekayaan negara bisa dihentikan dan ditata kelola dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pendampingan dilakukan karena TNI memiliki pemahaman kondisi wilayah, namun tetap menghormati kewenangan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penghentian aktivitas ilegal yang merugikan negara.
Menanggapi isu keterlibatan oknum prajurit dalam aktivitas ilegal, Anggara menegaskan TNI tidak akan memberikan toleransi. Setiap pelanggaran dipastikan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau ada oknum, termasuk dari TNI, yang terbukti terlibat kegiatan ilegal, pasti akan diproses sesuai hukum. Itu sudah menjadi instruksi tegas,” tegasnya.
Anggara juga memastikan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak berdampak pada kinerja TNI di wilayah. Program pendampingan, pengamanan, serta kegiatan teritorial seperti TMMD, penyediaan air bersih, dan pembinaan olahraga tetap berjalan guna mendukung kesejahteraan masyarakat dan stabilitas daerah.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
