Petani PPU Panen Hasil Manis, Serapan Gabah Tembus 200 Persen Target
Editorialkaltim.com — Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Bulog Wilayah Paser menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan penyerapan gabah kering panen dan beras tahun 2026. Rakor ini sekaligus menjadi momentum evaluasi kinerja serapan gabah sepanjang 2025.
Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian PPU, Gunawan, menyebut capaian serapan gabah pada 2025 mencapai 13.788 ton. Angka tersebut jauh melampaui target Bulog Wilayah Paser yang ditetapkan sebesar 6.484 ton atau lebih dari dua kali lipat target awal.
“Capaian ini menjadi dasar optimisme kami untuk mengejar target serapan 2026 sebesar 15.268 ton,” ujar Gunawan.
Rakor tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Danramil Babulu, Perpadi Kabupaten PPU, serta jajaran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Seluruh pemangku kepentingan menyatakan komitmennya untuk mendukung optimalisasi serapan gabah pada tahun mendatang.
Pimpinan Bulog Wilayah PPU, Muhammad Mukhlis, memastikan kesiapan anggaran guna mendukung penyerapan gabah tahun 2026. Bulog juga telah menyiapkan sistem pembayaran elektronik untuk mempermudah transaksi dengan petani. Selain itu, mitra Bulog, termasuk Perpadi, menyatakan kesiapan fasilitas pengolahan.
Bulog memproyeksikan puncak serapan gabah akan berlangsung pada Maret, April, dan Mei 2026.
“Periode ini menjadi fokus pengelolaan stok agar mutu gabah dan beras tetap sesuai standar nasional,” jelas Mukhlis.
Gunawan menjelaskan, luas baku sawah di PPU saat ini tercatat 7.508 hektare. Namun, realisasi tanam rata-rata baru mencapai sekitar 6.700 hektare, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 800 hektare yang perlu dioptimalkan.
“Kondisi ini terus kami dorong agar luasan tanam meningkat, sehingga target Indeks Pertanaman 250 pada 2026 bisa tercapai,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan indeks pertanaman sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap kalender tanam IP 300. Di sisi lain, posisi petani dinilai semakin kuat dengan kehadiran Bulog sebagai offtaker serta penerapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.
Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Kabupaten PPU dalam mewujudkan swasembada pangan nasional, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
“Produksi harus naik, petani harus terlindungi, dan ketahanan pangan wajib dijaga. Sisanya tinggal konsistensi di lapangan,” pungkas Gunawan. (tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
