10 Provinsi dengan Biaya Hidup Layak Tertinggi, Kaltim Nomor Dua

Editorialkaltim.com — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis standar terbaru Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Indonesia yang digunakan sebagai acuan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). KHL mencerminkan kebutuhan biaya hidup bulanan agar pekerja beserta keluarganya dapat hidup layak.

Kemnaker menjelaskan, penghitungan KHL kini menggunakan metode berbasis standar internasional yang dikembangkan International Labour Organization (ILO).

“Perhitungan Kebutuhan Hidup Layak menggunakan metode berbasis standar ILO dengan mempertimbangkan komponen utama kebutuhan rumah tangga,” tulis Kemnaker melalui akun Instagram @kemnaker, Minggu (21/12/2025).

Berdasarkan data dari 36 provinsi, DKI Jakarta menjadi daerah dengan biaya hidup layak tertinggi sebesar Rp5.898.511 per bulan. Kalimantan Timur berada di posisi kedua dengan KHL Rp5.735.353, disusul Kepulauan Riau Rp5.717.082.

Klaster Papua yang meliputi Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan menempati peringkat berikutnya dengan nilai KHL sama, yakni Rp5.314.281. Bali berada di urutan kedelapan dengan KHL Rp5.253.107, sementara Papua Barat dan Papua Barat Daya menempati peringkat kesembilan dan kesepuluh dengan nilai masing-masing Rp5.246.172.

Di sisi lain, Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai provinsi dengan biaya hidup layak terendah sebesar Rp3.054.508 per bulan, diikuti Sulawesi Barat Rp3.091.442. Perbedaan angka KHL ini mencerminkan disparitas kebutuhan hidup antarwilayah yang berdampak pada besaran UMP.

Untuk penetapan UMP 2026, pemerintah menggunakan formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alfa dengan rentang 0,5 hingga 0,9. Pengumuman UMP terbaru dijadwalkan paling lambat 24 Desember 2025.

Berikut daftar standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) per bulan di seluruh provinsi, diurutkan dari yang tertinggi hingga terendah:

1. DKI Jakarta: Rp5.898.511
2. Kalimantan Timur: Rp5.735.353
3. Kepulauan Riau: Rp5.717.082
4. Papua: Rp5.314.281
5. Papua Selatan: Rp5.314.281
6. Papua Tengah: Rp5.314.281
7. Papua Pegunungan: Rp5.314.281
8. Bali: Rp5.253.107
9. Papua Barat: Rp5.246.172
10. Papua Barat Daya: Rp5.246.172
11. Kalimantan Utara: Rp4.968.935
12. Kepulauan Bangka Belitung: Rp4.714.805
13. Daerah Istimewa Yogyakarta: Rp4.604.982
14. Banten: Rp4.295.985
15. Kalimantan Tengah: Rp4.279.888
16. Kalimantan Barat: Rp4.083.420
17. Sulawesi Selatan: Rp3.670.085
18. Aceh: Rp3.654.466
19. Sulawesi Tenggara: Rp3.645.086
20. Sumatera Barat: Rp4.076.173
21. Kalimantan Selatan: Rp4.112.552
22. Riau: Rp4.158.948
23. Maluku: Rp4.168.498
24. Jawa Barat: Rp4.122.871
25. Jawa Timur: Rp3.575.938
26. Sumatera Utara: Rp3.599.803
27. Sulawesi Utara: Rp3.864.224
28. Bengkulu: Rp3.714.932
29. Lampung: Rp3.343.494
30. Jawa Tengah: Rp3.512.997
31. Sulawesi Tengah: Rp3.546.013
32. Nusa Tenggara Barat: Rp3.410.833
33. Gorontalo: Rp3.398.395
34. Sumatera Selatan: Rp3.299.907
35. Sulawesi Barat: Rp3.091.442
36. Nusa Tenggara Timur: Rp3.054.508

Sebagai informasi, metode terbaru penghitungan KHL mengacu pada studi ILO berjudul Minimum Wage Study, Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia yang dirilis pada 2025. KHL disusun dari empat komponen utama konsumsi rumah tangga, yakni kebutuhan makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lainnya, serta perumahan.

Secara teknis, KHL dihitung menggunakan konsumsi per kapita yang dikalikan dengan jumlah anggota rumah tangga, kemudian dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga yang bekerja, agar lebih proporsional dengan kondisi nyata di tingkat keluarga.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya