Editorialkaltim.com — Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nurhadi Saputra menilai pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) dapat dijadikan rujukan dalam upaya meningkatkan PAD di Kaltim. Menurutnya, Jatim termasuk provinsi dengan capaian PAD tertinggi di Indonesia sehingga layak dipelajari dari sisi tata kelola keuangan daerah.
Nurhadi mengatakan perbedaan karakteristik daerah tidak menjadi penghalang untuk mengambil pelajaran dari Jatim. Meski memiliki sumber pendapatan yang berbeda, Kaltim dan Jatim sama-sama memiliki potensi keuangan yang besar.
“Dinamika Jatim memang berbeda dengan Kaltim, termasuk karakter sumber pendapatannya. Namun, yang ingin kami pelajari adalah bagaimana PAD itu dikelola dan dimanfaatkan. Kita sama-sama memiliki potensi besar, tetapi pengelolaan dan pemanfaatannya yang perlu dikaji lebih dalam,” ujar Nurhadi usai kunjungan kerja ke DPRD Jawa Timur, Rabu (24/12/2025).
Ia menambahkan, perbedaan luas wilayah serta jumlah kabupaten dan kota juga berpengaruh terhadap besaran PAD. Jawa Timur memiliki jumlah penduduk dan wilayah administratif yang jauh lebih besar dibandingkan Kaltim, sehingga potensi PAD yang dihasilkan juga sebanding dengan kondisi tersebut.
“Jumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur sangat banyak, sehingga secara proporsional PAD mereka memang besar. Kalau dibandingkan, tentu ada rasa iri karena mereka bukan daerah penghasil sumber daya alam yang terdampak rasionalisasi besar-besaran. Namun, mereka kuat dari sektor industri,” jelasnya.
Nurhadi menekankan, kontribusi PAD Jawa Timur sangat ditopang oleh kawasan industri yang tersebar di sejumlah daerah, seperti Sidoarjo, Gresik, dan Malang. Keberadaan industri di wilayah tersebut dinilai selaras dengan jumlah penduduk dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD provinsi.
Meski demikian, Nurhadi menyayangkan kunjungan kerja Komisi II DPRD Kaltim ke DPRD Jawa Timur belum berjalan optimal. Hal itu disebabkan sebagian besar anggota DPRD Jawa Timur sedang menjalankan agenda kunjungan ke luar daerah sesuai jadwal Badan Musyawarah (Bamus).
“Diskusi belum maksimal karena banyak anggota DPRD di sana sedang tugas luar daerah. Kami hanya diterima oleh bagian kehumasan. Akhirnya, selain membahas PAD, kami lebih banyak menggali informasi terkait mekanisme dan proses kerja internal DPRD,” pungkasnya.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
