Editorialkaltim.com — Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud atau Harum mengingatkan seluruh pejabat, khususnya pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), agar bekerja secara berani namun tetap taat aturan guna menghindari persoalan hukum dan tindak pidana korupsi.
Hal itu disampaikan Gubernur Harum saat memimpin morning briefing di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Jalan M Yamin, Samarinda, Senin (22/12/2025).
“Ada tiga cara agar kita terhindar dari korupsi. Mudah sekali. Jangan lakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara. Jangan mark up dan jangan membuat kegiatan fiktif,” tegas Harum.
Menurut Harum, akhir tahun kerap menjadi masa krusial bagi OPD untuk mengejar serapan anggaran. Namun ia menekankan, capaian tersebut tidak boleh hanya berorientasi pada angka, melainkan harus dibarengi kualitas program pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Tahun-tahun ke depan harus ada perubahan nyata. Bukan hanya laporan yang rapi, tapi kerja yang lebih cepat dengan tanggung jawab yang lebih besar,” ujarnya.
Harum juga meminta pola kerja OPD diubah. Program pembangunan, kata dia, harus dikejar dan dituntaskan sejak semester pertama dan kedua, bukan justru menumpuk di akhir tahun anggaran.
“APBD itu bukan untuk diparkir. Satu rupiah pun harus memberi manfaat bagi rakyat,” kata Harum.
Ia menambahkan, semakin cepat APBD terserap secara tepat sasaran, maka perputaran ekonomi masyarakat juga akan bergerak positif. Untuk memastikan hal itu, Pemprov Kaltim akan memperketat evaluasi kinerja OPD.
“Tahun depan evaluasi kita lakukan setiap bulan, maksimal tiga bulan sekali, supaya semua program bisa dikendalikan dan berjalan sesuai target,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Harum juga menegaskan tidak ingin mendengar banyak alasan dari OPD terkait hambatan pelaksanaan program, baik karena kebijakan pusat yang dinamis maupun kondisi ekonomi yang melemah.
“Kalau ekonomi lesu, ya effort kita yang dinaikkan. Bukan ikut lesu,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Harum meminta pimpinan OPD memiliki keberanian dalam melaksanakan program yang telah direncanakan. Menurutnya, jabatan merupakan amanah bagi mereka yang siap mengambil tanggung jawab.
“Jabatan itu untuk para pemberani. Kalau penakut, jadi staf saja. Karena ketakutan tidak akan menyelesaikan masalah,” ucapnya memberi motivasi.
Ia juga mengingatkan agar aparatur tidak menjadikan jabatan sebagai sarana mencari kekayaan pribadi. Jika tujuan utama hanya uang, Harum menyarankan agar tidak memilih jalur sebagai pegawai negeri.
“Kalau mau uang banyak, jadi pengusaha saja. Kalau pegawai tiba-tiba duitnya banyak, orang pasti bertanya-tanya itu dari mana,” sambungnya.
Orang nomor satu di Kaltim itu juga berpesan agar seluruh OPD memperkuat akuntabilitas pengelolaan APBD dengan melengkapi administrasi pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan, termasuk bukti kegiatan yang dapat dipertanggungjawabkan.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
