Editorialkaltim.com – Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji kembali menyoroti pentingnya koordinasi antara perusahaan tambang dan pemerintah daerah dalam menjalankan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM). Ia meminta seluruh perusahaan batu bara memastikan rencana PPM, TJSL, dan CSR mereka disampaikan secara resmi kepada Pemprov Kaltim.
Menurut Seno, pelaporan ini bukan soal administrasi semata, melainkan fondasi agar arah pembangunan di daerah penyangga tambang tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita butuh sinergi. Perusahaan harus melapor rencana PPM mereka supaya programnya sejalan dan tidak saling tumpang tindih dengan pemerintah,” kata Seno Aji melalui keterangan resminya dalam Konsultasi Publik Blueprint PPM di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Seno menyebut selama ini masih ada perusahaan yang menjalankan program sosialnya tanpa koordinasi. Padahal, langkah tersebut justru membuka peluang terjadinya duplikasi anggaran, termasuk pada sektor pendidikan.
Ia mengambil contoh program beasiswa yang kerap dikucurkan perusahaan. Sementara itu, Pemprov Kaltim pada 2026 sudah menyiapkan Rp1,4 triliun untuk Gratispol Pendidikan, mulai jenjang SMA/SMK hingga S3.
“Beasiswa itu baik. Tapi perusahaan juga bisa mengambil peran lain, seperti membangun sekolah-sekolah yang rusak di sekitar wilayah operasional mereka,” ujarnya.
Langkah tersebut dinilai dapat mendorong pemerataan fasilitas pendidikan, terutama karena APBD memiliki batasan melalui mandatory spending 20 persen untuk sektor pendidikan.
“Pendidikan bukan hanya biaya, tapi juga bangunan dan fasilitasnya. Sekolah rusak di ring 1, ring 2, dan ring 3 bisa menjadi tanggung jawab perusahaan,” tegasnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
