Editorialkaltim.com – Pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah kembali menjadi sorotan Komisi III DPRD Samarinda. Usai mengikuti rapat marathon sejak pagi hingga sore, anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menegaskan bahwa penyesuaian tarif harus dihitung cermat agar tidak menekan masyarakat kelas menengah ke bawah.
Ia menjelaskan, revisi dilakukan untuk menyesuaikan aturan yang lebih tinggi sekaligus merapikan struktur tarif yang dinilai sudah tidak relevan. Sejumlah OPD juga mengusulkan penambahan objek retribusi baru seiring bertambahnya layanan pemerintah.
“Pada prinsipnya ada beberapa perubahan terkait struktur dan tarif. Itu terjadi karena ada perubahan undang-undang di atasnya sehingga perda juga harus ikut menyesuaikan,” ujar Abdul Rohim, Kamis (4/12/2025).
Rohim menegaskan, DPRD meminta agar layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil tidak mengalami kenaikan tarif. Sebaliknya, segmen usaha dan kelompok ekonomi menengah ke atas perlu dikaji lebih dalam untuk penyesuaian tarif sesuai ketentuan.
“Layanan atau objek pajak dan retribusi yang berkaitan dengan masyarakat menengah ke bawah diupayakan tidak naik,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga daya beli warga di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Menurutnya, pelaku industri, usaha komersial, dan entitas ekonomi besar layak berkontribusi lebih melalui tarif yang proporsional.
“Kita minta kontribusi dari pelaku usaha, industri, dan kelas menengah ke atas itu bisa dinaikkan. Jangan sampai target PAD malah membebani masyarakat,” katanya.
Pembahasan revisi ini masih memasuki putaran pertama. DPRD meminta OPD terkait meninjau ulang seluruh catatan yang disampaikan dewan sebelum masuk ke tahap finalisasi pada pertemuan lanjutan. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
