Bupati PPU Minta SKPD Maksimalkan Potensi Daerah
Editorialkaltim.com — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali menegaskan pentingnya kerja yang lebih terukur dan berbasis potensi sektor dalam menghadapi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pesan itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama jajaran pimpinan SKPD, Kamis (27/11/2025) di Kantor Bupati PPU. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan melemahnya pelayanan maupun capaian pembangunan.
“SKPD harus mampu membaca potensi sektor masing-masing untuk mendorong perekonomian daerah. APBD tidak mungkin menutup semua kebutuhan program,” ujarnya.
Mudyat mencontohkan peluang kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui Ditjen Perikanan Tangkap, PPU berpotensi mendapatkan dukungan anggaran hingga Rp22 miliar. Karena itu, ia meminta setiap SKPD menetapkan titik prioritas agar bantuan tersebut tepat sasaran.
Menurut Mudyat, persoalan sektor perikanan di PPU masih berada pada sisi hulu, terutama terkait ketersediaan es dan solar bagi nelayan. Kondisi itu membuat sebagian nelayan memilih menjual hasil tangkapan sebelum tiba di Penajam. “Nilai ekonomi daerah jadi hilang karena produk tidak masuk ke PPU,” katanya.
Selain perikanan, sektor pertanian juga diminta memperkuat pemetaan prioritas agar lebih mudah disinergikan dengan skema pembiayaan dari kementerian, Pemprov Kaltim, hingga dunia usaha. Ia mengingatkan bahwa desa harus menjadi pusat ekonomi mandiri dan produktif.
Mudyat turut menyoroti program digitalisasi desa (Desapedia) sebagai instrumen modernisasi. Jika minimal 30 desa memenuhi standar digitalisasi, PPU berpeluang memperoleh insentif hingga Rp20 miliar dari BPS.
Soal efisiensi anggaran, ia meminta SKPD mengurangi perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta program non-teknis yang tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Kita pastikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN tidak akan dipotong,” tegasnya.
Di akhir rakor, Mudyat menyebut tiga sektor prioritas pembangunan daerah: industri perikanan, industri pertanian dan peternakan, serta pariwisata berbasis lokal. Ia menegaskan fokus pembangunan PPU bukan pada proyek besar yang tidak mendesak, tetapi pada penguatan ekonomi masyarakat.
Rakor ditutup dengan penyusunan langkah teknis lintas SKPD sebagai tindak lanjut arahan tersebut. (tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
