Editorialkaltim.com — DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti aktivitas Ship to Ship (STS) di Perairan Muara Berau yang dinilai belum memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Padahal lokasi kegiatan bongkar muat tersebut berada dalam batas kewenangan provinsi, yakni di bawah 12 mil laut.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengungkapkan setiap bulan terdapat sekitar 150 kapal yang melakukan kegiatan STS di Muara Berau. Dengan asumsi satu kapal membawa rata-rata 75.000 ton dan nilai muatan sekitar Rp1 juta per ton, total transaksi diperkirakan mencapai Rp7–8 triliun per bulan.
“Di Muara Berau ada sekitar 150 vessel tiap bulan. Jika satu kapal membawa rata-rata 75 ribu ton dan nilai per tonnya Rp1 juta, potensi transaksinya bisa mencapai Rp7 sampai Rp8 triliun per bulan,” kata Hasanuddin, Rabu (26/11/2025).
Ia menyebut situasi serupa terjadi di Muara Jawa yang mencatat aktivitas 10 hingga 30 kapal per bulan. Namun hingga kini, pergerakan ekonomi tersebut belum memberikan dampak nyata terhadap PAD Kaltim.
Padahal, lanjut Hasanuddin, Kaltim tetap menanggung sejumlah risiko dari aktivitas STS, mulai dari ancaman pencemaran lingkungan, potensi tumpahan batubara, hingga kecelakaan di perairan.
“Perputaran nilainya sangat besar, tapi tidak ada satu rupiah pun yang masuk sebagai pendapatan daerah,” tegasnya.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
