Editorialkaltim.com — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, meminta Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan analisis menyeluruh terhadap pelaksanaan program Gratispol, khususnya skema bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Permintaan ini disampaikan lantaran anggaran Gratispol tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1,4 triliun.
“Harapan saya terhadap Gratispol di sektor pendidikan, terutama bantuan keuangan perguruan tinggi, harus dianalisis secara matang dalam perspektif regulasi. Menurut saya, program ini idealnya dilandasi peraturan daerah. Selain itu, problematika akan makin kompleks karena penerima bantuan mencakup mahasiswa hingga semester delapan,” kata Agusriansyah, Jumat (21/11/2025).
Agusriansyah juga menyoroti persoalan yang kerap muncul selama program berjalan. Salah satunya, lambatnya pencairan anggaran pembayaran UKT di kampus-kampus. Dari total 53 perguruan tinggi negeri dan swasta, sejauh ini baru tujuh PTN yang sudah menerima pencairan dari pemerintah.
Menurutnya, mekanisme pencairan anggaran pemerintah yang memerlukan waktu cukup lama sering kali tidak sejalan dengan jadwal pembayaran UKT yang umumnya dilakukan pada awal tahun.
“Bayangkan, UKT harus dibayar pada Januari, sementara realisasi anggaran pemerintah paling cepat baru bisa dilakukan Februari. Ini harus dipikirkan agar tidak terjadi lagi keterlambatan berbulan-bulan atau mahasiswa terpaksa membayar terlebih dulu,” ujarnya.
Ia berharap pencairan ke depan berjalan lebih cepat dan tertib. Agusriansyah juga menekankan pentingnya kelengkapan berkas dari pihak universitas agar mahasiswa penerima Gratispol tidak perlu mengeluarkan biaya pada awal semester—situasi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat, terutama orang tua.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
