Editorialkaltim.com – Kota Samarinda mencatat capaian penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. Pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025, Samarinda berhasil masuk 10 besar nasional program “Pariwara Antikorupsi” dan dinominasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai calon pemerintah daerah antikorupsi.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa pengakuan tersebut merupakan hasil reformasi birokrasi yang terus didorong dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai capaian ini bukan sekadar prestasi, tetapi bukti bahwa pembenahan sistem mulai menunjukkan hasil nyata.
“Predikat ini menandakan kita berada di jalur yang benar. Namun pekerjaan kita belum selesai,” kata Andi Harun, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, pencegahan korupsi harus dibangun melalui sistem yang terbuka dan mekanisme pengawasan yang kuat, bukan hanya mengandalkan imbauan moral. Ia juga mengingatkan bahwa praktik korupsi masih ditemukan di berbagai daerah, sehingga Samarinda harus terus memperkuat integritas.
“Kita harus jujur bahwa praktik korupsi masih terjadi. Komitmen antikorupsi tidak cukup hanya dengan pelatihan, tetapi melalui perbaikan sistematis,” ujarnya.
Andi menambahkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun menjadi alarm agar pemerintah daerah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ia menegaskan bahwa pengawasan yang lemah dan proses yang tertutup tidak akan membawa perubahan signifikan.
“Kalau sistem masih tertutup dan pengawasan lemah, maka belum layak disebut antikorupsi. Harus ada tindakan konkret,” tegasnya.
Meski demikian, Andi menilai masuknya Samarinda dalam nominasi pemerintah daerah antikorupsi dari KPK menjadi motivasi besar untuk terus berbenah. Ia menyebut keterbukaan terhadap kekurangan menjadi kunci perbaikan.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
