KaltimPenajam Paser Utara

Mudyat Noor Pimpin AKPSI, Siap Perjuangkan Hak Daerah Penghasil Sawit

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor resmi terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2025–2030 (Foto: Editorialkaltim/Aguatina)

Editorialkaltim.com — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor resmi terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2025–2030. Penetapan itu berlangsung dalam Musyawarah Nasional (Munas) II AKPSI di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Selasa (18/11/2025).

Mudyat meraih dukungan suara terbesar, mengungguli dua kandidat lain yakni Bupati Luwu dan Bupati Mamuju Tengah. Ia juga menerima mandat sebagai formatur untuk menyusun struktur kepengurusan inti, termasuk Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum. Dengan keputusan ini, Mudyat melanjutkan estafet kepemimpinan dari Yulhaidir, Bupati Seruyan.

Usai terpilih, Mudyat menegaskan AKPSI harus menjadi wadah perjuangan yang lebih kuat bagi daerah penghasil sawit. Ia menyoroti kecilnya kontribusi perusahaan sawit terhadap daerah, padahal wilayah operasional mereka menanggung dampak sosial hingga kerusakan infrastruktur.

Baca  Pj Bupati PPU Makmur Marbun Ajak Masyarakat Junjung Nilai-nilai Santri

“Wilayah penghasil sawit harus merasakan manfaat nyata. Selama ini kontribusi perusahaan sangat kecil, sementara persoalan yang muncul dari konflik sosial sampai isu pertanahan justru semakin banyak. Retribusi daerah pun belum pernah kami terima,” ujarnya.

Mudyat bahkan menyebut kondisi yang terjadi seperti “negara dalam negara” karena luasnya konsesi sawit yang tidak sebanding dengan kendali maupun manfaat yang diterima daerah. Ia mendorong perjuangan kolektif untuk menata regulasi yang lebih adil, termasuk skema fiskal bagi daerah penghasil sawit.

Baca  APBD Perubahan Kukar 2025 Disahkan Rp11,1 Triliun

Menurutnya, skala industri sawit yang mencapai jutaan hektare membuat isu kontribusi daerah semakin mendesak. Karena itu, AKPSI harus menjadi motor advokasi bersama, terutama terkait dorongan retribusi tandan buah segar (TBS) serta optimalisasi pemanfaatan dana BPDPKS untuk kepentingan daerah.

Di PPU, ia menilai aktivitas perkebunan dan pabrik sawit turut memengaruhi kondisi lingkungan dan struktur tanah, yang berdampak pada sektor pertanian pangan. Kondisi ini, kata Mudyat, perlu dihadapi dengan strategi bersama yang lebih terarah dan sistematis.

Baca  Festival Belian Adat Paser Nondoi Resmi Dibuka, Bupati PPU Ajak Generasi Muda Jadi Penjaga Budaya

“Intinya bukan siapa ketuanya, tetapi bagaimana AKPSI bekerja efektif memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit. Sawit harus menjadi berkah bagi masyarakat,” tegasnya.

Munas II AKPSI juga digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sawit Nasional dan dihadiri Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur Pelayanan Publik Anwar Harun Damanik, Ketua APKASI Bursah Zarnubi, Plh Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, serta puluhan bupati dari berbagai daerah. (tin/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button