KIKA Anggap Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional Sebagai Pengkhianatan Reformasi
Editorialkaltim.com – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menolak keras wacana menjadikan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Mereka menilai, langkah tersebut mencederai semangat reformasi dan mengkhianati perjuangan demokrasi yang menumbangkan rezim Orde Baru pada 1998.
Dalam pernyataan resminya, Sabtu (1/11/2025), KIKA menyebut pengusulan nama Soeharto oleh Kementerian Sosial kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) sebagai langkah yang tidak pantas secara moral dan historis.
“KIKA menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade,” tulis mereka.
Menurut KIKA, pemberian gelar tersebut tidak hanya menyalahi nilai kemanusiaan dan demokrasi, tetapi juga melukai hati korban pelanggaran HAM berat yang terjadi sepanjang masa Orde Baru. Mereka menilai pemerintahan Soeharto meninggalkan warisan kelam berupa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), pembungkaman pers, serta pelemahan institusi demokrasi.
“Di bawah rezim Soeharto, kekuasaan dijalankan dengan kekerasan negara, pembungkaman kebebasan berpikir, dan praktik korupsi yang sistemik,” tegas KIKA.
KIKA juga mengingatkan deretan pelanggaran HAM yang terjadi di masa itu, seperti peristiwa 1965-1966, penembakan misterius (Petrus) pada 1980-an, tragedi Tanjung Priok dan Talangsari, operasi militer di Aceh, hingga penghilangan paksa aktivis menjelang reformasi 1998. Termasuk pula tragedi Trisakti, Semanggi, dan kerusuhan Mei 1998.
Selain pelanggaran HAM, KIKA menyoroti catatan Transparency International pada 2004 yang menempatkan Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia dengan estimasi penggelapan dana publik hingga US$15–35 miliar.
Ironisnya, kata KIKA, dalam daftar yang sama Kementerian Sosial juga mengusulkan nama Marsinah buruh perempuan yang tewas dibunuh pada era Orde Baru untuk menjadi pahlawan nasional.
“Menjadikan Soeharto sebagai pahlawan sementara Marsinah adalah korban dari sistem represif yang ia bangun adalah ironi sejarah dan penghinaan terhadap perjuangan kemanusiaan,” tulis mereka.
KIKA juga menyinggung pengakuan resmi Presiden Joko Widodo pada 2023 terkait 12 pelanggaran HAM berat masa lalu, sebagian besar terjadi di bawah pemerintahan Soeharto.
“Fakta ini menegaskan bahwa Soeharto bukanlah sosok kepahlawanan, melainkan simbol kekerasan negara,” ujar KIKA.
“Upaya menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah pengkhianatan terbesar terhadap cita-cita reformasi 1998,” tutup pernyataan itu. (ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
