Nasional

Menkeu Purbaya Pastikan Utang RI Aman, Tak Ulangi Krisis 1998

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Kemenkeu)

Editorialkaltim.com – Kekhawatiran soal kondisi utang Indonesia kembali mencuat di tengah meningkatnya nilai utang jatuh tempo pemerintah. Isu ini menjadi sorotan utama dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi utang Indonesia masih dalam batas aman dan terkendali. Ia menegaskan, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tergolong rendah dibanding banyak negara lain di kawasan.

“Kalau saya hentikan utang, dan ekonomi terus turun karena gak bisa bangun dan berantakan, ekonomi morat-marit seperti 1998, murah mana? Saya terbitkan utang dalam jumlah yang terukur dan menciptakan pertumbuhan ekonomi sambil menghidupkan sektor swasta. Kita 1998 lagi atau maintain utang di level yang controllable, tapi ekonomi yang tumbuh. Jadi itu masalah pilihan,” ujar Purbaya dalam acara tersebut yang disiarkan melalui kanal YouTube CNBC Indonesia.

Baca  Gibran Bantah Anggaran Makan Bergizi Gratis Dipangkas! Rp15 Ribu Sudah Ideal

Purbaya menegaskan, pemerintah berkomitmen mengelola pembiayaan dengan hati-hati dan produktif untuk menjaga kesinambungan fiskal tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Ia menilai utang bukan semata beban, melainkan instrumen strategis menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global dan kebutuhan pembangunan yang meningkat.

Seperti diketahui, utang jatuh tempo pemerintah diperkirakan membengkak menjadi Rp833 triliun pada 2026. Publik pun khawatir pemerintah akan menambah utang untuk menutup kebutuhan belanja yang meningkat. Namun, data Kementerian Keuangan menunjukkan posisi utang pemerintah per Juni 2025 tercatat Rp9.138 triliun, naik dari Rp8.813 triliun di akhir 2024. Meski meningkat, rasio utang terhadap PDB masih terkendali di kisaran 38,1%, jauh di bawah batas aman 60% sesuai UU No.17 Tahun 2003.

Baca  Cari Kerja Susah, Pemuda di Bekasi Gugat Batas Usia Loker Ke MK

Mayoritas utang pemerintah berbentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 87,3% atau sekitar Rp7.981 triliun. Sementara itu, porsi utang berdenominasi rupiah mencapai 71%, dan 16,4% dalam valuta asing. Pemerintah juga mencatat realisasi pembiayaan utang hingga 30 September 2025 sebesar Rp501,5 triliun, atau 68,6% dari target Rp731,5 triliun.

Pemerintah menegaskan pengelolaan utang masih on track dengan strategi mitigasi risiko melalui prefunding, cadangan kas memadai, dan active debt management untuk menjaga stabilitas fiskal.

Baca  MUI Tolak Usul BNPT Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah, Cholil Nafis: Tidak Sesuai UUD 45

“Kita belajar dari krisis 1998, di mana utang melonjak dari 38% menjadi 88% PDB, ekonomi minus 13%, dan inflasi 77%. Itu masa kelam yang tak boleh terulang,” jelas Purbaya.

Ia menegaskan, pengelolaan utang saat ini diarahkan agar Indonesia tetap tumbuh tanpa mengulang krisis moneter seperti dua dekade lalu.

“Yang penting, utang dikelola secara bijak, produktif, dan menciptakan manfaat bagi ekonomi rakyat,” tutupnya.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button