Editorialkaltim.com – Pemkot Samarinda bersiap melakukan penyesuaian besar dalam struktur belanja daerah menyusul turunnya Dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026. Dana yang sebelumnya mencapai Rp2,59 triliun diperkirakan hanya akan berada di kisaran Rp1,36 triliun.
Penurunan hampir setengah ini membuat Pemkot bersama DPRD mulai merumuskan strategi efisiensi. Sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak berpotensi dipangkas, sementara program prioritas yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetap diutamakan.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan bahwa fokus pemerintah adalah mengarahkan anggaran ke sektor-sektor pelayanan dasar.
“Kami akan memangkas biaya operasional yang tidak esensial, seperti perjalanan dinas dan pemeliharaan kantor, agar dana bisa diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi warga,” ujar Andi, Senin (27/10/2025).
Meski dilakukan penghematan, Andi memastikan hak pegawai tidak akan ikut terdampak. Gaji dan tunjangan tetap dibayarkan penuh.
“Melindungi hak pegawai adalah kewajiban kami, meski harus melakukan efisiensi di sisi lain,” katanya.
Sejumlah program pembangunan yang dinilai tidak mendesak akan ditunda sampai kondisi keuangan lebih stabil. Kendati begitu, Andi menjamin pelayanan publik tetap berjalan normal.
Menurutnya, tekanan fiskal ini juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola anggaran agar lebih efektif.
“Situasi ini memaksa kita berpikir lebih cermat. Dengan strategi yang tepat, keterbatasan anggaran bukan penghalang, melainkan dorongan untuk lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi masyarakat,” tutupnya.(nit/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
