Editorialkaltim.com – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara sektor pertambangan dan pertanian dalam pembahasan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sambutan. Dari total 3.566 hektare lahan tambang yang dievaluasi, sekitar 157 hektare akan dipertahankan sebagai lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan lahan pertambangan yang ada saat ini mencakup Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), dan izin lainnya. Pemerintah, kata dia, meminta agar konsultan segera berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kaltim serta pihak perusahaan tambang untuk memastikan kelanjutan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
“Kalau tidak dilanjutkan, lahan tersebut bisa kita alihfungsikan untuk sektor lain,” ujar Deni, Kamis (16/10/2025).
Ia menilai langkah evaluasi ini penting untuk mengarahkan pembangunan daerah menuju energi terbarukan sekaligus memperkuat sektor pertanian. Pemerintah juga membuka kemungkinan penyesuaian tata ruang apabila ada lahan tambang yang sudah tidak aktif.
“Luasnya tidak berkurang, tapi kemungkinan besar bisa ditambah dari sisa lahan yang tidak lagi digunakan perusahaan,” jelasnya.
Deni berharap proses evaluasi ini mampu memastikan penggunaan lahan di Kecamatan Sambutan lebih produktif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah pembangunan jangka panjang Kota Samarinda.(sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
