Editorialkaltim.com – DPRD Kota Samarinda mulai mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketahanan Keluarga. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa anak dan perempuan di Kota Tepian.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda, Kamaruddin, menjelaskan rapat perdana telah digelar bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Samarinda pada Selasa (26/8/2025). Menurutnya, meski baru tahap awal, Raperda ini masuk daftar prioritas utama dan ditargetkan rampung pada akhir 2025.
“Ini baru pembahasan awal, tapi karena sifatnya mendesak maka kita tetapkan sebagai prioritas. Targetnya harus selesai sebelum akhir tahun,” tegas Kamaruddin.
Ia menyebutkan aturan tersebut akan menitikberatkan pada perlindungan anak dan perempuan yang selama ini dinilai belum maksimal. Raperda ini juga mencakup penegasan larangan pekerja anak di bawah umur, hingga penguatan program Kota Layak Anak (KLA) yang terus digencarkan pemerintah kota.
“Secara garis besar, rancangan ini mencakup perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, serta penguatan ketahanan keluarga. Diharapkan nantinya bisa menjadi payung hukum yang lebih jelas dalam mendukung program pembangunan di Samarinda,” paparnya.
Lebih jauh, Kamaruddin menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar implementasi aturan berjalan optimal. Tanpa dukungan dari pemerintah kota, kata dia, regulasi yang disusun berpotensi tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.
“Raperda ini bukan hanya tentang aturan tertulis, tapi bagaimana penerapannya bisa benar-benar melindungi masyarakat. Karena itu, koordinasi dan kerja sama lintas sektor sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (nit/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
