Editorialkaltim.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kukar menggelar aksi demonstrasi menolak pemangkasan nominal Beasiswa Kukar Idaman 2025. Aksi digelar di halaman Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (14/8/2025).
Demo yang berlangsung sejak pagi itu sempat diwarnai ketegangan antara pengunjuk rasa dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kukar. Massa menuntut sejumlah hal, di antaranya penolakan pemangkasan anggaran beasiswa, penambahan kuota penerima, transparansi pengelolaan, pengalihan anggaran program hiburan ke pendidikan, serta percepatan realisasi seragam gratis untuk anak PAUD hingga SMP tanpa dikenakan pajak.
Koordinator lapangan aksi, Zurkarnaen, menyebut pemangkasan dari Rp5 juta menjadi Rp1,6 juta per penerima dinilai melukai harapan mahasiswa yang sudah berjuang untuk lolos seleksi.
“Biaya kuliah baik SPP maupun UKT saja tidak ada yang di bawah Rp2 juta. Kebijakan ini jelas merugikan mahasiswa dan berpotensi membuat sebagian membatalkan kuliahnya,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menegaskan pemerintah daerah tetap berkomitmen membayar sisa beasiswa kepada penerima yang sudah lolos verifikasi.
Ia menyebut jumlah pendaftar tahun ini mencapai 9.000 orang, dan 4.500 di antaranya lolos sebagai penerima, jumlah terbanyak sepanjang sejarah Beasiswa Kukar Idaman.
“Alhamdulillah kami menyambut baik orasi-orasi dari mahasiswa, ini menambah semangat kita semua untuk berbenah. Memang kita harus melakukan evaluasi terhadap kinerja keseluruhan di pemerintahan,” kata Rendi.
Rendi menjelaskan, Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 miliar. Namun, nominal tersebut belum cukup membayar penuh seluruh penerima beasiswa, sehingga diambil kebijakan pembayaran dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp1,6 juta dicairkan lebih dulu, sedangkan sisa Rp3,4 juta akan dibayarkan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan disahkan.
“Kebijakan ini harus kita ambil. Pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi peserta yang lolos, jadi harus melakukan kebijakan tambahan. Totalnya tetap sama seperti tahun sebelumnya untuk semua jenjang SMA, S1, S2, dan S3,” jelasnya.
Rendi memastikan pencairan tahap kedua akan berjalan tepat waktu. Ia menegaskan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bupati Kukar Aulia Rahman Basri dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menutupi kekurangan agar seluruh penerima mendapatkan haknya.
“Kami minta mahasiswa memahami kondisi keterbatasan anggaran murni,” tutupnya.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
