Editorialkaltim.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Firnadi Ikhsan, mengapresiasi hasil pengawasan beras yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim. Ia menilai, hasil pengawasan tersebut penting sebagai upaya perbaikan kualitas pangan di daerah di tengah isu beras oplosan.
“Kita berterima kasih kepada DPPKUKM yang sudah melakukan analisis di lapangan dan menemukan temuan ini. Dari 17 merek beras yang diperiksa, hanya satu yang memenuhi kualitas beras premium sesuai standar SNI,” ujar Firnadi, Jumat (8/8/2025).
Adapun terkait tindak lanjut penarikan beras di pasaran, ia mengaku pihaknya belum menerima koordinasi maupun informasi lebih lanjut. Saat ini pihaknya masih menunggu konfirmasi dari DPPKUKM mengenai tindak lanjut hasil pengawasan tersebut.
“Kami belum mendengar rencana penarikan. Apalagi kalau dikhawatirkan berdampak pada inflasi. Ada juga yang bertanya, apakah pedagang akan rugi ketika ada beras oplosan? Dari sisi kesehatan mungkin aman, tapi dari segi kualitas jelas merugikan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, harga yang dibayar masyarakat seharusnya sebanding dengan kualitas yang didapat. Untuk itu, ia berharap menyikapi persoalan ini semua harus terlibat, baik dari sisi pengawasan maupun produksi petani lokal ditingkatkan. Ia menilai produksi beras lokal sebagai alternatif bagi masyarakat Kaltim.
“Kalau dioplos, kualitasnya turun. Itu kerugian bagi masyarakat. Mengatasi ini tentu perlu langkah bersama. Jika ada penarikan, di sisi lain itu bisa menjadi peluang bagi petani lokal. Jadi kita dorong semua pihak untuk berkolaborasi,” pungkasnya. (adr/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
