Oleh: Ns. Andri Praja Satria, M.Biomed
Editorialkaltim.com – Ketika dunia kesehatan sudah memasuki era kecerdasan buatan (AI) dan robotika, Indonesia tak bisa hanya jadi penonton. Negara-negara maju seperti Jepang dan Australia telah lebih dulu memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi diagnosis, presisi tindakan medis, hingga penghematan biaya jangka panjang. Sementara itu, sistem kesehatan nasional kita masih disibukkan dengan masalah klasik seperti kekurangan tenaga kesehatan, akses layanan yang belum merata, dan pembiayaan yang belum stabil. Lantas, siapkah Indonesia menghadapi revolusi teknologi kesehatan yang sudah terjadi?
Teknologi AI dan robotika menjanjikan banyak hal—dari deteksi dini penyakit, pembedahan presisi, hingga pelayanan pasien jarak jauh. Namun di balik manfaat itu, ada pertanyaan etis dan sistemik yang perlu dijawab lebih dahulu: bagaimana kita melindungi data pasien? Siapa yang bertanggung jawab jika robot salah mendiagnosis? Bagaimana kita mencegah ketimpangan digital di daerah yang belum punya akses internet stabil?
Menurut tinjauan global yang dipublikasikan oleh Elendu dan tim peneliti internasional pada 2023, integrasi AI dan robotika dalam layanan kesehatan menuntut standar etika yang tinggi. Mereka menekankan pentingnya perlindungan privasi data, transparansi algoritma, keadilan akses, serta akuntabilitas ketika terjadi kesalahan. Tanpa regulasi yang kuat, teknologi bisa memperdalam kesenjangan dan menciptakan ketidakadilan baru dalam pelayanan medis.
Namun, realitas sistem kesehatan kita masih jauh dari kondisi ideal. Dalam kajian perbandingan sistem negara maju dan berkembang yang dilakukan oleh Ririn Noviyanti Putri (2019), Indonesia dihadapkan pada tantangan struktural yang serius—mulai dari inefisiensi pembiayaan, distribusi tenaga kesehatan yang timpang, hingga lemahnya infrastruktur layanan dasar, terutama di daerah terpencil. Bahkan Universal Health Coverage (jaminan kesehatan semesta) yang menjadi cita-cita besar pun belum benar-benar tercapai secara merata.
Ini bukan berarti kita harus menunda masuk ke era AI. Justru inilah saatnya Indonesia melakukan reformasi sistem kesehatan secara bertahap dan menyeluruh. Pertama, kita perlu memperkuat regulasi terkait data medis dan penggunaan AI di bidang kesehatan. Kedua, dibutuhkan investasi besar untuk infrastruktur digital serta pelatihan tenaga kesehatan agar siap bekerja berdampingan dengan teknologi.
Ketiga, pemerataan akses harus menjadi prioritas, agar inovasi tidak hanya hadir di rumah sakit elit kota besar, tapi juga menjangkau puskesmas dan fasilitas dasar di pelosok negeri.
Belajar dari negara seperti Thailand yang berhasil menerapkan cakupan kesehatan semesta dengan sistem pembiayaan yang berkelanjutan dan distribusi SDM yang merata, Indonesia bisa merancang peta jalan sendiri—berbasis prinsip keadilan sosial dan kesiapan digital. Jika tidak berbenah sekarang, kita akan semakin tertinggal. Bukan hanya secara teknologi, tetapi juga dalam kemampuan menjaga hak dasar warga hidup sehat.
Karena itu, pemerintah, akademisi, pelaku teknologi, dan masyarakat sipil perlu duduk bersama, merumuskan ulang visi kesehatan Indonesia di abad ke-21. AI dan robotika bukan sekadar alat canggih, tapi ujian moral dan kebijakan tentang apakah kita bisa memastikan kemajuan teknologi tidak hanya melayani yang mampu, tapi juga melindungi yang rentan. Revolusi teknologi kesehatan sudah terjadi. Pertanyaannya adalah: apakah sistem kita cukup adil, kuat, dan bijak untuk mengikutinya?(*)
*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi editorialkaltim.com
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
