Hasanuddin Ingatkan Pemprov Kaltim Tak Hanya Andalkan PAD, Saatnya Ikat Pinggang
Editorialkaltim.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD 2024 antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim berlangsung intensif di Balikpapan. Fokus utama rapat tersebut adalah sinkronisasi data dan evaluasi arah kebijakan anggaran.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel menegaskan pentingnya verifikasi bersama agar laporan keuangan yang disusun akurat dan dapat dijadikan pijakan untuk APBD tahun berikutnya.
“Sinkronisasi data ini penting agar kita punya dasar yang sama dalam menilai realisasi dan menyusun kebijakan ke depan,” ujar Ekti.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menyoroti sejumlah isu krusial yang muncul dalam pembahasan, salah satunya penurunan pendapatan daerah akibat fluktuasi harga batubara.
“Pemerintah perlu bersiap ‘mengencangkan ikat pinggang’, jangan hanya bergantung pada PAD bagi hasil,” tegas Hasan baru-baru ini.
Ia juga menyinggung belum terakomodirnya Nilai Jual Alat Berat (NJAB) dalam regulasi daerah serta belum tersalurkannya dana beasiswa stimulan kepada pelajar dan mahasiswa.
“Ini catatan penting. NJAB alat berat harus segera dimasukkan, dan dana beasiswa jangan sampai mandek lagi,” ujar Hasan.
Hasan menekankan bahwa sinergi antar lembaga menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan anggaran yang tangguh dan berpihak pada masyarakat.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
