Editorialkaltim.com – Adanya dugaan praktik monopoli penjualan atribut seragam yang dilakukan oleh koperasi sekolah mendapat sorotan dari kalangan legislatif.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menindak tegas dugaan praktik monopoli tersebut.
Ia menilai, perlu skema yang jelas dari pemerintah kota dalam membatasi penjualan pakaian ataupun atribut tambahan lainnya yang disediakan oleh koperasi sekolah yang dianggap melewati kapasitas, supaya orang tua murid tidak terbebani dengan adanya biaya tambahan.
“Seharusnya para orang tua diberikan semacam keringanan, ini apa-apa dipaketkan. Tentu akan memberatkan,” ucap Anhar.
Selain itu, ia turut menyoroti adanya keluhan masyarakat perihal pengadaan tes psikologi hingga asuransi yang diwajibkan oleh pihak sekolah.
Menurutnya, adanya praktik monopoli tersebut dianggap menguntungkan diri sendiri. Sehingga pemerintah perlu mengambil langkah antisipasi supaya pengelolaan pendidikan berjalan secara transparan.
“Masalah pendidikan tidak bisa dianggap remeh, harus diantisipasi agar tak berpotensi terjadi kecurangan,” ujarnya.
Kendati demikian, ia tetap memberikan apresiasi kepada pemerintah terkait langkah yang digagas untuk membuat regulasi standar harga penjualan seragam di sekolah.
“Namun ini belum cukup dan hanya bersifat sementara. Salah satu cara yang konkret yaitu dengan memberikan subsidi untuk mengurangi beban orang tua murid,” tandas Anhar. (nit/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
